Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ebtekar Pastikan Iran Dukung Indonesia Masuk Dewan Keamanan PBB

Kompas.com - 02/05/2018, 06:48 WIB
Bayu Galih

Editor

Sumber Antara

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Iran untuk Urusan Perempuan dan Keluarga, Massoumeh Ebtekar menyatakan, Pemerintah Iran mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk periode 2019-2020.

"Indonesia telah ikut serta dalam misi-misi kemanusiaan guna menyediakan bantuan dan mendirikan sekolah-sekolah di daerah-daerah konflik. Kami siap bekerja sama dengan Indonesia," kata Wapres Ebtekar, dikutip dari Antara, Selasa (1/5/2018).

Ebtekar sedang berada di Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Islam wasathiyah (moderat) pada 1-3 Mei 2018. Hari pertama KTT ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Menurut Ebtekar, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan mendorong Islam moderat.

"Menurut saya penting bagi Indonesia untuk berperan lebih menonjol lagi dalam badan-badan organisasi PBB. Saya yakin pemerintah saya akan mendukung Indonesia," kata Ebtekar.

(Baca juga: Wapres Yakin Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB)

Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020 diluncurkan oleh Pemerintah RI pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2016.

Sejauh ini, sudah lebih dari 120 negara yang menyatakan dukungannya bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

Agar terpilih kembali, Indonesia harus mendapatkan dukungan dari 129 negara sebagai ambang batas pemilihan anggota tidak tetap DK PBB yang akan berlangsung pada Juni 2018.

Sebelumnya, Indonesia sudah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008.

Dalam pemilihan tahun 2018, Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik. Anggota tidak tetap DK PBB terdiri dari sepuluh negara yang dipilih setiap dua tahun.

(Baca juga: Peluang Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Cukup Besar)

Kompas TV Mengawali agenda kunjungan kerja di Singapura, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Persatuan Myanmar, Win Myint.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com