Pimpinan Komisi IX Dorong Pembentukan Satgas Pengawas TKA, Ketimbang Pansus

Kompas.com - 28/04/2018, 17:39 WIB
(Dari kiri ke kanan) Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi, Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman, Moderator Ichan Loulembah, pengamat politik Ray Rangkuti dan politisi Golkar Mirwan Vauly dalam diskusi Setya Novanto Tersangka Lagi? di Jakarta, Sabtu (11/11/2017). KOMPAS.com/Ihsanuddin(Dari kiri ke kanan) Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi, Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman, Moderator Ichan Loulembah, pengamat politik Ray Rangkuti dan politisi Golkar Mirwan Vauly dalam diskusi Setya Novanto Tersangka Lagi? di Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus menilai, pemerintah perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

Menurut Ichsan, pembentukan satgas akan lebih efektif daripada DPR membentuk panitia khusus (pansus).

Diketahui, di DPR muncul wacana membentuk pansus tenaga kerja asing ilegal. 

"Kami lihat perlu ada penanganan khusus soal TKA ilegal. Jadi, kami dorong pembentukan satgas TKA ilegal," ujar Ichsan, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Baca juga : Pemerintah Diminta Pertimbangkan Dampak Buruk Sosiologis dari Perpres TKA

Ichsan mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu diperkuat dengan pembentukan satgas pengawasan.

Menurut Ichsan, nantinya satgas tersebut akan berbeda dengan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) yang sudah dibentuk sebelumnya.

Satgas tersebut nantinya terdiri dari unsur Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). 

 

Ia mengatakan, satgas ini perlu dibentuk karena tidak maksimalnya Tim Pora dalam mengawasi TKA ilegal.

Baca juga : Pimpinan DPD: Kalau TKA Pekerjaan Kasar, Itu Pelanggaran

"Kami harap, ada integrasi dari satu kesatuan semua instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengamanan tenaga kerja di dalam negeri," ujar Ichsan.

Dia mempersilakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pembentukan pansus. Nantinya, dalam rapat paripurna, akan diputuskan apakah pansus akan disahkan atau tidak.

Baca juga : Wakili Gerindra, Fadli Zon Teken Usulan Pansus Angket Tenaga Kerja Asing

 

Sejauh ini, kata Ichsan, Partai Golkar belum melihat ada urgensi pembentukan pansus. 

"Yang kita butuhkan sebetulnya di dalam perpres ini bukan pansus. Melainkan, perlu adanya suatu kejelasan terkait beberapa pasal yang berindikasi multitafsir," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, soal pembentukan satgas sudah dibahas dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI. Ia berharap, satgas pengawasan TKA ilegal dibentuk dalam kurun tiga bulan dari sekarang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X