Kompas.com - 28/04/2018, 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus menilai, pemerintah perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

Menurut Ichsan, pembentukan satgas akan lebih efektif daripada DPR membentuk panitia khusus (pansus).

Diketahui, di DPR muncul wacana membentuk pansus tenaga kerja asing ilegal. 

"Kami lihat perlu ada penanganan khusus soal TKA ilegal. Jadi, kami dorong pembentukan satgas TKA ilegal," ujar Ichsan, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Baca juga : Pemerintah Diminta Pertimbangkan Dampak Buruk Sosiologis dari Perpres TKA

Ichsan mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu diperkuat dengan pembentukan satgas pengawasan.

Menurut Ichsan, nantinya satgas tersebut akan berbeda dengan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) yang sudah dibentuk sebelumnya.

Satgas tersebut nantinya terdiri dari unsur Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). 

 

Ia mengatakan, satgas ini perlu dibentuk karena tidak maksimalnya Tim Pora dalam mengawasi TKA ilegal.

Baca juga : Pimpinan DPD: Kalau TKA Pekerjaan Kasar, Itu Pelanggaran

"Kami harap, ada integrasi dari satu kesatuan semua instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengamanan tenaga kerja di dalam negeri," ujar Ichsan.

Dia mempersilakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pembentukan pansus. Nantinya, dalam rapat paripurna, akan diputuskan apakah pansus akan disahkan atau tidak.

Baca juga : Wakili Gerindra, Fadli Zon Teken Usulan Pansus Angket Tenaga Kerja Asing

 

Sejauh ini, kata Ichsan, Partai Golkar belum melihat ada urgensi pembentukan pansus. 

"Yang kita butuhkan sebetulnya di dalam perpres ini bukan pansus. Melainkan, perlu adanya suatu kejelasan terkait beberapa pasal yang berindikasi multitafsir," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, soal pembentukan satgas sudah dibahas dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI. Ia berharap, satgas pengawasan TKA ilegal dibentuk dalam kurun tiga bulan dari sekarang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.