Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Kompas.com - 24/04/2018, 15:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menegaskan, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon presiden jika ingin dipilih buruh pada Pilpres 2019 mendatang.

Oleh karena itu, KSPI akan mempertimbangkan pilihannya melalui Rakernas dan sebuah seminar yang akan mengundang tokoh-tokoh pilihan.

"28-29 April ada Rakernas KSPI hadir dari 25 provinsi, 200 kabupaten dan kota hadir di Hotel Grand Cempaka. Dan akan ada seminar undang capres, seperti Pak Prabowo, Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli dan Muhaimin Iskandar. Itu yang diundang," ujarnya.

(Baca juga: KSPI: Agak Berat Dukung Pak Jokowi karena Dia Enggak Cabut PP 78)

Dalam seminar itu, sejumlah capres akan menyampaikan pemikirannya tentang negara sejahtera. Sehingga, para buruh bisa menentukan pilihannya secara objektif.

Said menyatakan, KSPI tidak mengundang calon petahana, Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi telah menunjukkan langkah yang berlawanan dengan janjinya memerhatikan kepentingan buruh.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi capres pilihan buruh adalah bisa mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menghapus sistem outsourcing, menolak keberadaan tenaga kerja kasar dari negara lain, serta mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Menyediakan transportasi publik yang murah, perumahan buruh murah, dan guru honor diangkat jadi tetap," katanya.

(Baca juga: KSPI Minta Buruh Jangan Antipolitik)

Said menegaskan, buruh menjadi pemilih potensial bagi capres yang akan bertarung nanti dalam Pilpres 2019. Menurutnya, para kandidat harus merebut 5 hingga 10 juta suara dari pihak buruh.

"Anggota KSPI 2,2 juta orang dikalikan dengan istri dan anak maka punya suara hingga 5 juta. Mengapa sampai 10 juta? Karena (capres) akan bekerja sama untuk suara-suara di luar buruh anggota KSPI," paparnya.

Kompas TV Sejumlah buruh yang tergabung dalam KSPI menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com