Kompas.com - 31/03/2018, 22:14 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016). Robertus Bellarminus/Kompas.comPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para buruh akan sangat selektif mendukung calon presiden dalam Pemilu 2019.

Menurut dia, siapapun calonnya harus berani membuat gebrakan untuk mensejahterakan buruh. Saat ditanya apakah akan mengusung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres, Iqbal mengaku agak berat mempertimbangkannya.

"Kalau nama Pak Jokowi agak berat, karena dia enggak mencabut PP 78 itu," ujar Said dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perburuhan itu diteken di era Jokowi. Regulasi tersebut dianggap menyengsarakan buruh dari segi pendapatan.

Baca juga : KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019

Pada 2014 lalu, KSPI menyatakan dukungannya pada pasangam Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Untuk 2019 mendatang, Prabowo masuk dalam lingkaran KSPI.

"Ada beberapa nama yang dirumuskan. Yang menguat ya nama Pak Prabowo dan Rizal Ramli," kata Iqbal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KSPI, kata dia, memastikan mendukung calon yang berkomitmen untuk menghapus PP 78. Nantinya deklarasi dukungan akan dilakukan KSPI usai melakukan kongres pada April mendatang.

Baca juga : Daripada Terus Mengkritik, Lebih Baik Buruh Gabung ke Parlemen

Setelah itu, KSPI akan membuat kontrak politik. Hal yang sama telah dilakukan saat mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uni dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Ia menyebut ada 10 poin dalam kontrak politik, antara lain menaikkan upah minimum DKI Jakarta, menghentikan sistem kerja outsourcing, dan subsidi kepemilikan tempat tinggal murah. Kemudian, kontrak politik itu juga harus diumumkan di muka publik.

"Harus diumumkan, kami ada kontrak politik. Kalau melanggar, risikonya apa," kata Iqbal.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.