KSPI: Agak Berat Dukung Pak Jokowi karena Dia Enggak Cabut PP 78 - Kompas.com

KSPI: Agak Berat Dukung Pak Jokowi karena Dia Enggak Cabut PP 78

Kompas.com - 31/03/2018, 22:14 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).Robertus Bellarminus/Kompas.com Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, para buruh akan sangat selektif mendukung calon presiden dalam Pemilu 2019.

Menurut dia, siapapun calonnya harus berani membuat gebrakan untuk mensejahterakan buruh. Saat ditanya apakah akan mengusung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres, Iqbal mengaku agak berat mempertimbangkannya.

"Kalau nama Pak Jokowi agak berat, karena dia enggak mencabut PP 78 itu," ujar Said dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perburuhan itu diteken di era Jokowi. Regulasi tersebut dianggap menyengsarakan buruh dari segi pendapatan.

Baca juga : KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019

Pada 2014 lalu, KSPI menyatakan dukungannya pada pasangam Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Untuk 2019 mendatang, Prabowo masuk dalam lingkaran KSPI.

"Ada beberapa nama yang dirumuskan. Yang menguat ya nama Pak Prabowo dan Rizal Ramli," kata Iqbal.

KSPI, kata dia, memastikan mendukung calon yang berkomitmen untuk menghapus PP 78. Nantinya deklarasi dukungan akan dilakukan KSPI usai melakukan kongres pada April mendatang.

Baca juga : Daripada Terus Mengkritik, Lebih Baik Buruh Gabung ke Parlemen

Setelah itu, KSPI akan membuat kontrak politik. Hal yang sama telah dilakukan saat mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uni dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Ia menyebut ada 10 poin dalam kontrak politik, antara lain menaikkan upah minimum DKI Jakarta, menghentikan sistem kerja outsourcing, dan subsidi kepemilikan tempat tinggal murah. Kemudian, kontrak politik itu juga harus diumumkan di muka publik.

"Harus diumumkan, kami ada kontrak politik. Kalau melanggar, risikonya apa," kata Iqbal.

Kompas TV Emil Dardak mengunjungi pabrik cerutu di Jember, Jawa Timur.


Komentar
Close Ads X