KSPI Minta Buruh Jangan Antipolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendorong para buruh untuk berpolitik. KSPI menganut persepsi independen namun tidak netral. Maksudnya, kata dia, buruh bukan kepanjangan partai politik, tetapi bukan berarti netral dalam berpolitik.

"Di KSPI kami tanamkan tidak antipolitik. Kalau antipolitik membuat buruh tidak memperoleh kesejaheraan," ujar Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Iqbal mengatakan, suara buruh harus dikonsolidasi untuk memenuhi kepentingan lewat jalur politik. Bentuk yang ditawarkan salah satunya dengan kontrak politik.

Baca juga : KSPI: Agak Berat Dukung Pak Jokowi karena Dia Enggak Cabut PP 78

Ada tiga cara yang ditetapkan KSPI, yakni menawarkan kontrak politik, menempatkan orang di partai politik, dan membangun partai politik buruh sendiri.

"Tiga cara itu kami sudah terapkan," kata Iqbal.

Soal kontrak politik, salah satunya disepakati bersama pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Meski demikian, pihaknya kecewa karrna Anies-Sandi tidak bisa menaikkan upah minimum karena terganjal peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Perburuhan.

Baca juga : KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019

Kemudian, KSPI juga pernah menyerahkan tujuh orang untuk ditempatkan di partai politik untuk pemilihan legislatif. Namun, hanya dua di antaranya yang menjadi anggota DPRD.

"Sekarang kita sebar ke 12 parpol, menyebar se-Indonesia. Diputuskan di kongres KSPI, jadi resmi. Kami tidak mau apolitik," kata Iqbal.

Terakhir, saat ini serikat buruh tengah menggagas partai politik dari ormas yang dibentuk bernama Rumah Rakyat Indonesia. Sebetulnya ia ingin partai tersebut bisa ikut dalam Pemilu 2019. Namun, sejumlah syarat tidak bisa dipenuhi.

"RRI diproyeksikan 2024 bisa hadir," kata Iqbal.

Baca juga : Serikat Buruh Persiapkan Partai Sendiri untuk 2024

Saat ini, KSPI belum menentukan siapa calon presiden yang akan didukung pada Pemilu 2019. Nantinya keputusan itu akan dirumuskan dalam Kongres KSPI pada April mendatang.

"Kita akan tentukan soal Pilpres pas Mayday. Akan diumumkan satu nama," kata dia.

Baca juga : Banyak Aktivis Dulunya Kritis Luar Biasa, Setelah Masuk Parlemen Diam