Kompas.com - 31/03/2018, 22:58 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPresiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendorong para buruh untuk berpolitik. KSPI menganut persepsi independen namun tidak netral. Maksudnya, kata dia, buruh bukan kepanjangan partai politik, tetapi bukan berarti netral dalam berpolitik.

"Di KSPI kami tanamkan tidak antipolitik. Kalau antipolitik membuat buruh tidak memperoleh kesejaheraan," ujar Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Iqbal mengatakan, suara buruh harus dikonsolidasi untuk memenuhi kepentingan lewat jalur politik. Bentuk yang ditawarkan salah satunya dengan kontrak politik.

Baca juga : KSPI: Agak Berat Dukung Pak Jokowi karena Dia Enggak Cabut PP 78

Ada tiga cara yang ditetapkan KSPI, yakni menawarkan kontrak politik, menempatkan orang di partai politik, dan membangun partai politik buruh sendiri.

"Tiga cara itu kami sudah terapkan," kata Iqbal.

Soal kontrak politik, salah satunya disepakati bersama pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, pihaknya kecewa karrna Anies-Sandi tidak bisa menaikkan upah minimum karena terganjal peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Perburuhan.

Baca juga : KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019

Kemudian, KSPI juga pernah menyerahkan tujuh orang untuk ditempatkan di partai politik untuk pemilihan legislatif. Namun, hanya dua di antaranya yang menjadi anggota DPRD.

"Sekarang kita sebar ke 12 parpol, menyebar se-Indonesia. Diputuskan di kongres KSPI, jadi resmi. Kami tidak mau apolitik," kata Iqbal.

Terakhir, saat ini serikat buruh tengah menggagas partai politik dari ormas yang dibentuk bernama Rumah Rakyat Indonesia. Sebetulnya ia ingin partai tersebut bisa ikut dalam Pemilu 2019. Namun, sejumlah syarat tidak bisa dipenuhi.

"RRI diproyeksikan 2024 bisa hadir," kata Iqbal.

Baca juga : Serikat Buruh Persiapkan Partai Sendiri untuk 2024

Saat ini, KSPI belum menentukan siapa calon presiden yang akan didukung pada Pemilu 2019. Nantinya keputusan itu akan dirumuskan dalam Kongres KSPI pada April mendatang.

"Kita akan tentukan soal Pilpres pas Mayday. Akan diumumkan satu nama," kata dia.

Baca juga : Banyak Aktivis Dulunya Kritis Luar Biasa, Setelah Masuk Parlemen Diam



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.