Kompas.com - 20/04/2018, 17:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK terus menelusuri alur tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik.

Menurut dia, KPK selalu mencari dugaan pencucian uang dalam suatu perkara korupsi.

"KPK selalu, dia itu TPPU-nya harus jalan. Cuma sekarang, ada dua mens rea pemikiran, apakah pada saat predicate crime-nya (tindak pidana asal) itu TPPU-nya sudah main? Begitu. Jadi itu soal wacana pemikiran," ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

(Baca juga : Jaksa Menduga Setya Novanto Terindikasi Pencucian Uang)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan foto) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri foto) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (16/8/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan foto) dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri foto) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (16/8/2017)
Saut menyatakan, KPK perlu memastikan terlebih dulu terkait kronologi pelaksanaan kejahatan tersebut. Di sisi lain, KPK juga menyoroti potensi keterlibatan korporasi.

"Kalau kita bicara TPPU kan ada korporasi kan, nah korporasinya itu kan penyertaan. Nah, ini soal bagaimana kita membagi waktu aja. Jadi, apakah bersamaan TPPU-nya, korporasinya, kan nanti harus pengembalian uangnya, atau terpisah predicate crime-nya dulu," ujarnya.

Oleh karena itu, Saut menegaskan, penelusuran ini masih harus dibahas di internal KPK untuk menemukan kepastian lebih lanjut.

Sebelumnya Jaksa KPK menduga terdakwa Setya Novanto terindikasi tindak pidana pencucian uang.

(Baca juga : Menurut Ahli, Setya Novanto Terindikasi Pencucian Uang)

Hal itu dilatarbelakangi banyaknya keterangan saksi tentang perputaran uang yang diduga berasal dari proyek pengadaan e-KTP.

Dalam beberapa persidangan sebelumnya, diduga penyerahan uang kepada Novanto telah direncanakan tanpa melalui bank, atau menggunakan metode barter antarmoney changer.

Bahkan, jaksa melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa Setya Novanto sangat mirip dengan upaya pencucian uang.

Menurut jaksa, uang yang diterima Novanto dialirkan melalui enam negara, yakni AS, India, Singapura, Hong Kong, Mauritius, dan Indonesia.

Dalam persidangan juga telah dibeberkan fakta berupa metode baru dalam mengalirkan uang hasil kejahatan dari luar negeri.

Aliran uang itu tanpa melalui sistem perbankan nasional sehingga akan terhindar dari deteksi otoritas pengawas keuangan di Indonesia.

Kompas TV Setya Novanto juga menyakinkan hakim tentang rekam jejak perilaku positifnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Mei: Tambah 263, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.052.363

UPDATE 21 Mei: Tambah 263, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.052.363

Nasional
Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Soal Kotak Suara Kardus, Wakil Ketua DPR: Februari Masih Musim Hujan, Kaji Dulu

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tercatat 21 Orang hingga Sabtu

Nasional
RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

RSDC: Belum Ada Perintah untuk Tutup Wisma Atlet

Nasional
Gerindra: Deklarasi Prabowo sebagai Capres Akan Diumumkan pada Waktu yang Tepat

Gerindra: Deklarasi Prabowo sebagai Capres Akan Diumumkan pada Waktu yang Tepat

Nasional
Berkas Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Lengkap, Persidangan Segera Digelar

Berkas Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Lengkap, Persidangan Segera Digelar

Nasional
Jokowi Cek Harga Minyak Goreng dan Belanja Sayur di Pasar Muntilan

Jokowi Cek Harga Minyak Goreng dan Belanja Sayur di Pasar Muntilan

Nasional
Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Bupati Tabanan Bali Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Perkara Korupsi Bupati Tabanan Bali Segera Disidangkan

Nasional
Viryan Aziz Meninggal Dunia, Ketua KPU: Selamat Jalan, Pejuang Demokrasi

Viryan Aziz Meninggal Dunia, Ketua KPU: Selamat Jalan, Pejuang Demokrasi

Nasional
Irwan Hidayat: Adaptasi dan Inovasi Diperlukan agar Tradisi Jamu Tetap Lestari

Irwan Hidayat: Adaptasi dan Inovasi Diperlukan agar Tradisi Jamu Tetap Lestari

Nasional
Kemenag: 89.715 Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji

Kemenag: 89.715 Calon Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji

Nasional
Mantan Komisioner KPU Viryan Aziz Meninggal Dunia

Mantan Komisioner KPU Viryan Aziz Meninggal Dunia

Nasional
Bertemu Menteri Saudi, Menag Yaqut Bahas Kesiapan Penyelenggaraan Haji

Bertemu Menteri Saudi, Menag Yaqut Bahas Kesiapan Penyelenggaraan Haji

Nasional
Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Saat PDI-P Peringatkan Koalisi Golkar, PAN, dan PPP Soal Kontestasi Politik...

Nasional
Menanti Langkah Polri Berhentikan Napoleon Bonaparte...

Menanti Langkah Polri Berhentikan Napoleon Bonaparte...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.