Fadli Zon Akui PKS dan Gerindra Buat Perjanjian Tertulis soal Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan adanya surat perjanjian antara partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun koalisi pada Pilpres 2019.

"Saya sendiri belum lihat, saya dengar ada, enggak masalah. Isinya dari PKS atau di-endorse PKS, nanti didudukkan. Kalau ada yang baru lagi nanti duduk bersama lagi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Saat ditanya apakah surat itu memuat keinginan PKS agar kadernya dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Fadli tak membenarkan. Namun, Fadli juga tak menampiknya.

Meski begitu, ia memastikan keinginan PKS tersebut akan ditampung dan dibahas bersama.

(Baca juga: Presiden PKS Akan Berjuang agar Kadernya Digandeng Prabowo Subianto)

Jika Partai Amanat Nasional turut bergabung bersama PKS dan Partai Gerindra nantinya, maka usulan PKS tersebut juga akan dibahas bersama PAN.

Ia pun memastikan Partai Gerindra akan menjalankan komitmen bersama dengan PKS untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden (capres).

(Baca juga: Pekan Depan, Prabowo Sambangi PKS Bahas Koalisi)

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, juga membenarkan keberadaan surat tersebut.

Menurut Hidayat, surat tersebut dibuat demi memperkuat komitmen antara PKS dan Partai Gerindra untuk berkoalisi pada Pilpres 2019.

Hidayat menambahkan, dalam surat tersebut ditekankan agar Gerindra dan PKS menghadirkan Presiden baru pengganti Jokowi. Ia mengatakan, pengganti Jokowi tersebut nantinya akan diusung Partai Gerindra dan PKS.

Saat ditanya apakah sudah pasti mengusung Prabowo sebagai calon presiden (capres), Hidayat menjawab dalam surat tersebut tujuan yang terpenting ialah menghadirkan Presiden baru pengganti Jokowi pada Pilpres 2019.

Karena itu, menurut dia, masih terbuka opsi mengusung selain Prabowo sebagai capres.

"Ya segala kemungkinan masih ada. Termasuk pada Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin beliau tidak maju. Dan Pak Jokowi masih mungkin memlilih cawapresnya siapa. Sama saja, tapi yang ditanya hanya selalu tentang Pak Prabowo," kata Hidayat.

"Dan kemungkinan semacam itu. Semua kemungkinan bisa terjadi sampai kemudian pendaftaran dilakukan dan close. Tetapi belum ada pendaftaran ya semuanya masih mungkin terjadi," ujar dia.