Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP: Saat Gerindra, PDI-P, PAN, dan PKS Usung Jokowi di Solo Tak Ada Isu PKI

Kompas.com - 17/04/2018, 13:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PPP Romahurmuziy memerintahkan seluruh kadernya secara aktif melawan isu komunis yang dituduhkan kepada Presiden Joko Widodo.

Romi, sapaan Romahurmuziy, mengatakan, isu komunis yang dituduhkan kepada Jokowi murni rekayasa dan dimunculkan saat Pilpres 2014 kala berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Isu tersebut diembuskan melalui tabloid Obor Rakyat.

"Bukti hoaks dan palsunya Obor Rakyat, pemred dan redpel-nya sudah divonis penjara pada 22 November 2016. Saat Gerindra, PKS, dan PAN bersama PDI-P mengusung Jokowi sebagai Wali Kota Solo 2010 tak pernah ada isu PKI," kata Romi melalui keterangan tertulis, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga: Jengkelnya Jokowi sampai Hari Ini Masih Dituduh PKI...)

Pada Pilkada Solo 2010, Romi mengatakan, saat itu PPP mengusung calon selain Jokowi. Namun, isu PKI saat itu tak pernah muncul.

Dengan demikian, kata dia, isu PKI jelas bukan berasal dari partai yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010.

Ia menambahkan, jika isu itu berasal dari PPP dan partai lain yang tak mengusung Jokowi di Pilkada Solo 2010, tentunya sudah muncul jauh sebelum Pilpres 2014.

(Baca juga: Kelompok Muslim Cyber Army Sebarkan Hoaks Penganiayaan Ulama dan PKI)

"Kita perlu menjelaskan agar kader-kader PPP yang masih disesatkan orang dengan pemahaman bahwa Jokowi itu berbau komunis mendapat penjelasan yang rasional bahwa dukungan PPP ke Jokowi 2019 murni karena pribadinya yang bersahaja," ucap Romi.

"Beliau berangkat dari dan dekat dengan rakyat, kinerjanya nyata terukur, dan jelas tak ada hubungannya dengan komunis," lanjutnya.

Jokowi sebelumnya memberi peringatan keras kepada orang yang menyebarkan fitnah bahwa dirinya terkait dengan PKI.

Peringatan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri pembagian sertifikat kepada warga di Alun-alun Kota Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Awalnya, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hoaks dan fitnah yang bertebaran di media sosial jelang pemilihan kepala daerah.

Setelah itu, Jokowi pun bercerita bahwa dirinya juga menjadi korban hoaks.

"Ada yang menyampaikan suara di medsos, Presiden Jokowi itu PKI. Fitnah seperti itu, coba," kata Jokowi.

Jokowi menilai, fitnah tersebut lucu dan tak masuk akal. Sebab, PKI sudah bubar pada tahun 1965. Sementara Jokowi sendiri lahir pada 1961.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com