Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Tidak Setuju Pendapat 'Jokowi Seorang PKI'

Kompas.com - 29/09/2017, 14:57 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga tidak setuju dengan opini yang menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang terkait dengan PKI.

Demikian hasil survei opini nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dari tanggal 3 - 10 September 2017, melibatkan 1.057 responden.

"Sebanyak 75,1 persen menyatakan tidak setuju Jokowi orang atau terkait dengan PKI. Yang mengatakan setuju hanya 5,1 persen dan yang tidak tahu 19,9 persen," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas dalam paparan hasil survei di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

"Jadi overwhelming majority dari warga kita tidak setuju kalau Presiden Jokowi orang PKI atau terkait PKI," katanya lagi.

(baca: Jokowi: Sebetulnya Saya Malas Menanggapi soal PKI Ini...)

Sirojudin menuturkan, dalam survei opini publik SMRC yang memotret isu kebangkitan PKI, dimasukkan pula pertanyaan tentang Presiden Jokowi.

Sebab, belakangan muncul opini tentang Presiden Jokowi adalah seorang PKI atau terkait dengan partai politik yang dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPRS 25/1966 itu.

"Kami menyampaikan ke responden, banyak pendapat di masyarakat tentang Presiden Jokowi. Diantaranya, Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI. Kami tanya apakah ibu/bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut," jelas Sirojudin.

Survei opini publik ini merupakan CSR dari SMRC. Survei dilakukan terhadap 1.057 responden, dari 1.220 sampel, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

(baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Profil demografi sampel mencerminkan populasi nasional Indonesia dan proporsional berdasarkan karakter demografi dan sebaran wilayahnya.

Proporsi kategori jenis kelamin, tempat tinggal, agama, etnis, serta provinsi mencerminkan populasi nasional Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih, dalam periode tanggal 3 - 10 September 2017.

(baca: Survei SMRC: Mayoritas Warga Tidak Percaya Sedang Terjadi Kebangkitan PKI)

Jokowi sebelumnya beberapa kali mengomentari soal dirinya yang dikaitkan dengan PKI. Ia mengatakan bahwa dirinya baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan.

 

"Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek," kata Jokowi seperti dikutip dari akun Facebook Presiden Joko Widodo, Selasa (6/6/2017).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com