Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: 46 Persen Ingin Presiden Baru, 45 Persen Mau Jokowi 2 Periode

Kompas.com - 16/04/2018, 15:23 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat ingin 2019 Indonesia memiliki presiden baru. Hal ini terlihat dari survei Media Survei Nasional (Median) pada 24 Maret-6 April 2018.

Survei bertanya ke responden, apakah pada 2019 nanti sebaiknya Jokowi lanjut memimpin lagi menjadi Presiden RI atau sebagainya digantikan dengan tokoh lain?

Hasilnya, 46,37 persen responden memilih Jokowi diganti tokoh lain pada 2019. Sementara, 45,22 persen responden yang ingin Jokowi kembali memimpin. Sebanyak 8,41 persen responden lainnya tak menjawab.

Direktur Riset Median, Sudarto mengatakan, lebih banyak responden yang ingin Jokowi diganti karena ada ketidakpuasan, khususnya di bidang ekonomi.

"Sebagian besar kepuasan terhadap kinerja ekonomi Jokowi belum naik sampai April. Ada ketidakpuasan terhadap mahalnya harga listrik, sembako, cari kerja susah," kata Sudarto.

(Baca juga: Idrus Marham Nilai Jokowi Perlu Tuntaskan Program Kerjanya Dua Periode)

Menurut Sudarto, keunggulan pemerintahan Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur juga belum bisa menutupi ketidakpuasan tersebut. Sebab, banyak infrastruktur yang belum selesai sehingga tidak terlalu berdampak ke masyarakat.

Di sisi lain, ia juga menilai gerakan tagar #2019GantiPresiden juga mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih petahana.

"Itu kan sudah jadi gerakan sosial di masyarakat, sampai dicetak dan dijual-beli kausnya. Artinya masyarakat punya sense yang sama dengan gerakan #2019GantiPresiden itu," kata dia.

Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampelnya sebanyak 1200 responden.

Margin of error dalam survei ini adalah plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya, ada peluang angka survei meleset lebih besar atau kecil sampai 2,9 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik multisatge random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Sudarto menegaskan survei dibiayai secara mandiri.

(Baca juga: Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku siap menjalankan mandat dari partai untuk maju menjadi calon presiden di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com