Idrus Marham Nilai Jokowi Perlu Tuntaskan Program Kerjanya Dua Periode

Kompas.com - 12/04/2018, 16:40 WIB
Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif Partai Golkar Idrus Marham DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif Partai Golkar Idrus Marham

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif Partai Golkar, Idrus Marham, menilai Presiden Joko Widodo telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Karena itu, menurut dia, Jokowi perlu menyelesaikan dan mengembangkan program kerjanya pada periode kedua.

"Kalau ada yang bertanya, kalau memang ini masih ada yang belum selesai, itu betul, tentu belum semua selesai keseluruhan," ujar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Kamis (12/4/2018).

"Apa yang diprogramkan Pak Jokowi dan kabinetnya ini memang belum (tuntas) tetapi sebagian besar sudah dilakukan," kata dia.

(Baca juga: Golkar: Parpol Koalisi Jokowi Bertambah, Perebutan Cawapres Tak Sengit)

Dengan demikian, kata Idrus, Jokowi perlu mendapatkan dukungan politik yang kuat untuk kembali duduk di kursi RI 1 dengan memenangkan Pilpres 2019.

Idrus juga menyatakan, Partai Golkar akan fokus memberikan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019.

Apalagi, sikap tersebut telah menjadi komitmen seluruh kader dalam keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar 2016 dan Munaslub Partai Golkar 2017.

Idrus juga menyatakan, Partai Golkar siap bersaing secara sehat dalam Pilpres 2019. Sebab, sikap itu juga menjadi bagian dari putusan partai.

"Dan tentu seluruh jajaran keluarga partai Golkar telah mempertimbangkan baik secara ideologi secara politik, secara organisatoris dan paling penting lagi dilihat dalam prespektif doktrinal Golkar," ujar Idrus.

(Baca juga: Misbakhun: Suatu Kehormatan jika Ketum Golkar Jadi Cawapres Jokowi)

Idrus menuturkan, partainya tidak akan berpengaruh akan dinamika politik yang terjadi di kalangan partai politik.

Partai Golkar, kata dia, menghormati berbagai sikap politik partai yang berbeda. Sebab, parpol berhak menentukan sikapnya secara independen.

"Yang paling penting parpol memiliki sikap independensi di dalam menentukan sikap dan pandangan politiknya dalam menghadapi pemilu yang akan datang, saya kira itu saja enggak ada masalah," ujar pria yang menjabat menteri sosial ini.

Idrus juga tidak mempermasalahkan jumlah calon yang akan bertarung pada Pilpres 2019. Ia menilai parpol memiliki sikap dan haknya dalam mengusung calon-calon yang telah ditentukan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X