Idrus Marham Nilai Jokowi Perlu Tuntaskan Program Kerjanya Dua Periode

Kompas.com - 12/04/2018, 16:40 WIB
Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif Partai Golkar Idrus Marham DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif Partai Golkar Idrus Marham

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif Partai Golkar, Idrus Marham, menilai Presiden Joko Widodo telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Karena itu, menurut dia, Jokowi perlu menyelesaikan dan mengembangkan program kerjanya pada periode kedua.

"Kalau ada yang bertanya, kalau memang ini masih ada yang belum selesai, itu betul, tentu belum semua selesai keseluruhan," ujar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Kamis (12/4/2018).

"Apa yang diprogramkan Pak Jokowi dan kabinetnya ini memang belum (tuntas) tetapi sebagian besar sudah dilakukan," kata dia.

(Baca juga: Golkar: Parpol Koalisi Jokowi Bertambah, Perebutan Cawapres Tak Sengit)

Dengan demikian, kata Idrus, Jokowi perlu mendapatkan dukungan politik yang kuat untuk kembali duduk di kursi RI 1 dengan memenangkan Pilpres 2019.

Idrus juga menyatakan, Partai Golkar akan fokus memberikan dukungan terhadap Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019.

Apalagi, sikap tersebut telah menjadi komitmen seluruh kader dalam keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar 2016 dan Munaslub Partai Golkar 2017.

Idrus juga menyatakan, Partai Golkar siap bersaing secara sehat dalam Pilpres 2019. Sebab, sikap itu juga menjadi bagian dari putusan partai.

"Dan tentu seluruh jajaran keluarga partai Golkar telah mempertimbangkan baik secara ideologi secara politik, secara organisatoris dan paling penting lagi dilihat dalam prespektif doktrinal Golkar," ujar Idrus.

(Baca juga: Misbakhun: Suatu Kehormatan jika Ketum Golkar Jadi Cawapres Jokowi)

Idrus menuturkan, partainya tidak akan berpengaruh akan dinamika politik yang terjadi di kalangan partai politik.

Partai Golkar, kata dia, menghormati berbagai sikap politik partai yang berbeda. Sebab, parpol berhak menentukan sikapnya secara independen.

"Yang paling penting parpol memiliki sikap independensi di dalam menentukan sikap dan pandangan politiknya dalam menghadapi pemilu yang akan datang, saya kira itu saja enggak ada masalah," ujar pria yang menjabat menteri sosial ini.

Idrus juga tidak mempermasalahkan jumlah calon yang akan bertarung pada Pilpres 2019. Ia menilai parpol memiliki sikap dan haknya dalam mengusung calon-calon yang telah ditentukan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X