Soal Kasus Novel, Moeldoko Berharap Kapolri Jelaskan Perkembangannya kepada Publik

Kompas.com - 11/04/2018, 21:04 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mendorong pengungkapan kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Akan tetapi, kewenangan teknis dalam pengungkapan perkara itu bukan ranah Presiden, melainkan berada di tangan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Moeldoko berharap agar Tito membuktikan komitmen pemerintah itu.

"Presiden tetap memiliki komitmen yang kuat supaya kasus ini segera terungkap dengan baik. Itu sudah komitmen pemerintah," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Baca juga : ICW Mendesak Presiden Jokowi, TGPF Kasus Novel Baswedan Tak Bisa Ditawar

"Sekarang tinggal bagaimana Kapolri itu harus bisa menjelaskan kepada publik, sampai sekarang ini itu seperti apa (perkembangannya). Kapolri yang memahami waktu demi waktu proses ini," lanjut dia.

Moeldoko yakin, Presiden Jokowi tidak diam melihat lamanya pengungkapan kasus Novel.

Presiden pasti akan menilai dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan Polri untuk mengungkap kasus tersebut. 

"Nanti Presiden yang akan membuat keputusan yang akan mempertimbangkan dari berbagai pihak, tetapi belum ada ke arah sana (pembentukan TGPF)," lanjut Moeldoko.

Baca juga: KPK Berharap Presiden Jokowi Beri Dorongan Moral untuk Penuntasan Kasus Novel

Peristiwa penyerangan terhadap Novel tepat setahun pada hari ini, 11 April 2018.  Namun, hingga hari ini belum ada titik terang penuntasan kasusnya.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atas kasus Novel Baswedan.

Selama ini, Presiden Jokowi dinilai kerap mengatakan bahwa ia menunggu langkah kepolisian untuk mengungkap kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan.

Namun, hingga kini tidak ada perkembangan yang berarti di kepolisan terkait penanganan kasus penyerangan kepada Novel Baswedan.  

Kompas TV Penyidik KPK Novel Baswedan mendatangi Gedung KPK tepat pada satu tahun penyerangan terhadap dirinya dengan air keras.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Nasional
Alasan Pemerintah Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Alasan Pemerintah Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Nasional
Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Nasional
BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

Nasional
Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Nasional
Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Nasional
297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

Nasional
Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Nasional
Polri Pastikan Kapolrestabes Medan Akan Ditindak Tegas jika Terbukti Terima Suap

Polri Pastikan Kapolrestabes Medan Akan Ditindak Tegas jika Terbukti Terima Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.