Soal Kasus Novel, Moeldoko Berharap Kapolri Jelaskan Perkembangannya kepada Publik

Akan tetapi, kewenangan teknis dalam pengungkapan perkara itu bukan ranah Presiden, melainkan berada di tangan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Moeldoko berharap agar Tito membuktikan komitmen pemerintah itu.

"Presiden tetap memiliki komitmen yang kuat supaya kasus ini segera terungkap dengan baik. Itu sudah komitmen pemerintah," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

"Sekarang tinggal bagaimana Kapolri itu harus bisa menjelaskan kepada publik, sampai sekarang ini itu seperti apa (perkembangannya). Kapolri yang memahami waktu demi waktu proses ini," lanjut dia.

Moeldoko yakin, Presiden Jokowi tidak diam melihat lamanya pengungkapan kasus Novel.

Presiden pasti akan menilai dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan Polri untuk mengungkap kasus tersebut. 

"Nanti Presiden yang akan membuat keputusan yang akan mempertimbangkan dari berbagai pihak, tetapi belum ada ke arah sana (pembentukan TGPF)," lanjut Moeldoko.

Peristiwa penyerangan terhadap Novel tepat setahun pada hari ini, 11 April 2018.  Namun, hingga hari ini belum ada titik terang penuntasan kasusnya.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) atas kasus Novel Baswedan.

Selama ini, Presiden Jokowi dinilai kerap mengatakan bahwa ia menunggu langkah kepolisian untuk mengungkap kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan.

Namun, hingga kini tidak ada perkembangan yang berarti di kepolisan terkait penanganan kasus penyerangan kepada Novel Baswedan.