Kompas.com - 10/04/2018, 20:29 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan mengakui bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bisa saja bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto jika gagal menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

Menurut Daniel, segala kemungkinan masih terbuka sampai pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum pada Agustus 2018 mendatang.

"Sebelum dia mendaftarkan ke KPU (bisa berubah haluan). Itu tidak hanya kami, seluruh partai seperti itu," kata Daniel di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Muhaimin sebelumnya menyatakan bahwa PKB sudah resmi mendukung Jokowi berpasangan dengan dirinya pada Pilpres 2019.

(Baca juga: Klaim Jadi Penentu Pilpres, PKB Harap Jokowi Gandeng Muhaimin)

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan sudah meresmikan posko relawan "Join", akronim dari Joko Widodo–Muhaimin, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Menurut Daniel, dukungan PKB terhadap Jokowi-Muhaimin tinggal diformalkan dalam deklarasi. Namun, berdasarkan masukan para ulama yang ditemui Cak Imin, deklarasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Para ulama banyak yang memberikan pesan agar deklarasi jangan terburu-buru. Bagi PKB, saat ini yang penting bergerak saja dengan seperti sukarelawan Join, Jokowi-Cak Imin, itu lebih konkret sebenarnya," kata Daniel.

(Baca juga: Siap-siap Pilpres 2019, Cak Imin Resmikan Posko Join, Jokowi-Muhaimin)

Daniel mengatakan, idealnya deklarasi resmi dukungan terhadap Jokowi-Muhaimin baru akan dilakukan pada Juni. Pada saat itu, hasil dari pilkada serentak di 108 daerah sudah diketahui dan bisa menjadi acuan.

"Karena bagaimanapun partai yang sudah deklarasi saat ini juga masih bisa berubah sampai 4 Agustus (pendaftaran ke KPU)," ujar dia.

Sementara itu, Muhaimin enggan berandai-andai bagaimana jika Jokowi dan parpol koalisi lebih memilih calon lain ketimbang dirinya. Muhaimin meyakini, Jokowi dan partai koalisi pendukung lain bersedia menerimanya sebagai cawapres.

"Kami yakin bersedia," kata Cak Imin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.