Salin Artikel

PKB Akui Cak Imin Bisa Dukung Prabowo jika Gagal Jadi Cawapres Jokowi

Menurut Daniel, segala kemungkinan masih terbuka sampai pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum pada Agustus 2018 mendatang.

"Sebelum dia mendaftarkan ke KPU (bisa berubah haluan). Itu tidak hanya kami, seluruh partai seperti itu," kata Daniel di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Muhaimin sebelumnya menyatakan bahwa PKB sudah resmi mendukung Jokowi berpasangan dengan dirinya pada Pilpres 2019.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan sudah meresmikan posko relawan "Join", akronim dari Joko Widodo–Muhaimin, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Menurut Daniel, dukungan PKB terhadap Jokowi-Muhaimin tinggal diformalkan dalam deklarasi. Namun, berdasarkan masukan para ulama yang ditemui Cak Imin, deklarasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Para ulama banyak yang memberikan pesan agar deklarasi jangan terburu-buru. Bagi PKB, saat ini yang penting bergerak saja dengan seperti sukarelawan Join, Jokowi-Cak Imin, itu lebih konkret sebenarnya," kata Daniel.

Daniel mengatakan, idealnya deklarasi resmi dukungan terhadap Jokowi-Muhaimin baru akan dilakukan pada Juni. Pada saat itu, hasil dari pilkada serentak di 108 daerah sudah diketahui dan bisa menjadi acuan.

"Karena bagaimanapun partai yang sudah deklarasi saat ini juga masih bisa berubah sampai 4 Agustus (pendaftaran ke KPU)," ujar dia.

Sementara itu, Muhaimin enggan berandai-andai bagaimana jika Jokowi dan parpol koalisi lebih memilih calon lain ketimbang dirinya. Muhaimin meyakini, Jokowi dan partai koalisi pendukung lain bersedia menerimanya sebagai cawapres.

"Kami yakin bersedia," kata Cak Imin.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/20294341/pkb-akui-cak-imin-bisa-dukung-prabowo-jika-gagal-jadi-cawapres-jokowi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke