Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Kalau PDI-P dan Golkar Bersama, "Seng Ada Lawan"

Kompas.com - 08/04/2018, 14:34 WIB
Yoga Sukmana,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yakin dengan kekuatan partainya dalam Pemilu 2019. Namun ia mengungkapkan, kekuatan itu akan lebih besar bila Golkar dan PDI-P bersatu dalam Pilpres 2019.

Pernyataan Airlangga Hartarto tersebut disampaikan saat ia memberikan pemaparan road map sektor industri Indonesia pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Nasional III Kemaritiman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Kalau kita bersama-sama berdua, saya bilang Pak Hasto (Sekjen PDIP), seng ada lawan," kata dia disambut gemuruh para keder PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (8/4/2018).

Seng ada lawan adalah kalimat dalam bahasa Ambon yang artinya kurang lebih "tak ada lawan".

Baca juga : Gelak Tawa Saat Ketum Golkar Diminta Gemakan Salam Kebesaran PDI-P...

Dalam berbagai survei, PDI-P dan Golkar kerap duduk di posisi pertama dan kedua sebagai partai politik dengan elektabilitas teratas. PDI-P dan Golkar juga sudah menyatakan akan mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019.

Dengan kedekatan kedua partai, Airlangga dengan percaya diri menyatakan PDI-P dan Golkar bisa bersama-sama memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Syaratnya, kata dia, PDI-P dan Golkar harus mengawal bersama-sama kebijakan-kebijakan ekonomi yang saat ini sudah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, jika kebijakan ekonomi konsisten dijalankan, pertumbuhan ekonomi akan naik 1-2 persen.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak Golkar untuk membentuk tim bersama mencari calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Hal itu dinilai penting agar PDI-P dan Golkar berkontribusi memunculkan satu nama tokoh terbaik untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Namun pembicaraan itu baru akan dimulai setelah Pilkada Serentak 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com