Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Buka Peluang Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKB

Kompas.com - 20/03/2018, 15:11 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gerindra membuka peluang bagi partai politik yang belum menentukan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019 untuk bergabung dengan koalisinya, termasuk Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Saat ini, ada 5 partai yang telah menyatakan secara resmi dukungannya kepada Joko Widodo yakni PDI-P, Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Golkar.

"Semua nanti kami buka peluang bagi partai-partai yang selama ini belum memberikan pernyataan dukungan ke pihak sana (kubu Jokowi) ya," ujar Fadli Zon, di Gedung DPP Gerindra, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Baca juga: Fadli Zon: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Bubar pada 2030 Hanya Peringatan

Ia menilai, peluang itu bisa saja menghadirkan kekuatan politik yang seimbang antara kubu Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019.

"Saya kira di sana kan baru lima, yang belum menyatakan kan lima. Jadi sama-sama lima lah. Nanti kita lihat," ujar Fadli.

Ia mengatakan, kini Gerindra telah menjalin hubungan dan komunikasi politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada sejumlah pemilihan kepala daerah.

Fadli optimistis ketiga partai bisa menjalin koalisi pada Pilpres 2019.

"Jadi chemistry-nya sudah ketemu. Jadi saya sampaikan telah ada kesesuaian mudah-mudahan tinggal nanti bagaimana arrangement-nya," kata dia.

Baca juga: Fadli Zon Bantah Anggapan Prabowo Ragu Maju Pilpres 2019

Ia mengungkapkan, saat ini Gerindra fokus pada pemenuhan syarat presidential threshold melalui koordinasi intensif dengan PKS dan PAN selaku calon mitra koalisi.

"Kami masih terus berkoordinasi dengan mitra mitra calon mitra koalisi dengan PKS, PAN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bersama sama," ujar Fadli.

Fadli menegaskan, Gerindra tetap akan mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden pada bulan April 2018.

"Jadi nanti kalau Pak Prabowo terpilih harus ada power sharing dengan partai-partai yang ada dengan ke depan bersama-sama untuk membangun pemerintahan," kata Fadli.

Terkait kandidat cawapres Prabowo, ia mengatakan, hal itu harus berdasarkan kesepakatan koalisi. 

Meski demikian, kata Fadli, calon pendamping Prabowo harus memiliki elektabilitas, kapabilitas, dan integritas yang baik.

Kompas TV Partai Gerindra menampik adanya keraguan untuk mencalonkan ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com