Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Minta Polisi Jangan Takut Ungkap Kasus Muslim Cyber Army

Kompas.com - 04/04/2018, 19:59 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta polisi tidak gamang dalam mengusut tuntas kelompok penyebar berita bohong seperti Muslim Cyber Army.

Polisi, menurut dia, saat ini dalam posisi yang serba salah. Pihak tertentu menyudutkan Polri karena menciduk anggota kelompok tersebut.

"Kasihan. Misal umumkan terlalu cepat bilang direkayasa. Kalau terlalu lambat, nanti dibilang sengaja ditutup-tutupi," ujar Mahfud dalam diskusi di PTIK, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

(Baca juga: Polisi Belum Melihat Afiliasi Muslim Cyber Army dengan Oposisi Pemerintah)

Meski mendapat tekanan, Mahfud meminta Polri bekerja profesional. Polri, kata dia jangan takut diserang kelompok tertentu karena menegakkan hukum yang merupakan tugas utamanya.

"Jalan saja, tidak usah takut. Memang tugasnya begitu," kata Mahfud.

"Kewibawaan polisi akan di situ nantinya," lanjut dia.

Mahfud mengaku tak sepakat dengan kalimat Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin yang tidak ingin kelompok itu disebut MCA lagi. Menurut Syafruddin saat itu, MCA tidak merepresentasikan umat muslim.

(Baca juga: Polri: Ada Kaitan Muslim Cyber Army dengan Kelompok Saracen)

 

Mahfud mengatakan, semestinya Polri bangga mengungkap kelompok tersebut untuk menunjukkan bahwa MCA adalah kelompok bobrok yang mengaku-aku islam.

"Kan memang itu nama akunnya itu. Dan itu yang mengadu domba. Jelas-jelas bawa-bawa islam. Ini bukan islam sebenarnya," kata Mahfud.

Mahfud meminta polisi membongkar kelompok MCA hingga ke akarnya. Saat ini, kata dia, tak ada perkembangan berarti soal penanganan kelompok itu. Ia meyakini bahwa ada aktor politik yang bermain di belakangnya seperti kelompok Saracen.

"Mereka memperjualkan agama untuk adu domba bangsa ini. Hati-hati ini sangat sensitif," kata Mahfud.

Kompas TV Hal ini diungkap oleh ketua penasehat persaudaraan alumni 212 Kapitra Ampera.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com