Kompas.com - 02/04/2018, 19:50 WIB
Hakim Konstitusi Anwar Usman menunjukkan surat suara pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAHakim Konstitusi Anwar Usman menunjukkan surat suara pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan baru Mahkamah Konsitusi (MK) membantah rumor yang menyebutkan bahwa ada dua kubu hakim konsitusi di MK.

Kabar itu mencuat setelah pemilihan ketua dan wakil ketua MK periode 2018-2020.

"Oh enggak ada (itu kubu-kubuan)," ujar Ketua MK Anwar Usman setelah mengucap sumpah jabatan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam pemilihan Ketua MK, sembilan hakim konstitusi sepakat menggunakan sistem voting atau pemungutan suara secara terbuka.

Baca juga : Jusuf Kalla: Hakim MK Bukan Malaikat, Tetapi...

Mekanisme ini diputuskan setelah mufakat tidak kunjung tercapai dalam rapat permusyawaratan hakim yang digelar tertutup.

Dalam voting, hanya dua nama yang dipilih oleh 9 hakim MK. Dua nama itu adalah Anwar Usman dan Suhartoyo. Anwar mengantongi 5 suara, sementara Suhartoyo mengantongi 4 suara.

Setelah pemilihan ketua, para hakim konsitusi juga memilih wakil ketua MK secara voting. Hasilnya, kembali hanya dua nama yang muncul, yakni Aswanto dan Saldi Isra.

Voting pun menunjukan hal serupa, Aswanto mengantongi 5 suara, sementara Saldi Isra mengantongi 4 suara.

Baca juga : Inalillahi Wainailaihi Rojiun, Kalimat Perdana Pidato Ketua Baru MK

Anwar Usman mengatakan bahwa perbedaan itu sebagai hal yang biasa. Menurut dia, hal itu menunjukan bahwa setiap hakim konsitusi memiliki independensi masing-masing.

Aswanto juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan, polarisasi pendapat hakim konsitusi bukan hal yang baku.

"Kadang-kadang kami di sini bersama (hakim) ini lima, nanti yang (hakim) ini pindah, biasa. Itu polarisasi berdasarkan independensi masing-masing," kata dia.

Kompas TV Anwar sudah dua kali menjalani masa tugas sebagai hakim konstitusi pilihan Mahkamah Agung.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

DPD Sayangkan Pembahasan RUU IKN Tergesa-gesa

Nasional
Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Aturan Operasional Mal PPKM Level 1-3 di Jawa-Bali Hingga 24 Januari 2022

Nasional
Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Kata Kemenkes soal Temuan Satu Kasus Varian Lokal di Jawa Timur

Nasional
Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Laporkan Pelapor Gibran-Kaesang ke Polisi, JoMan Coreng Citra Jokowi

Nasional
Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Nasional
TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.