PAN: Kritik Amien Rais soal Sertifikat Tanah Bergeser Jadi Isu Politis

Kompas.com - 29/03/2018, 16:23 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais dan anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad H Wibowo, saat menggelar konferensi pers di ruang kerja Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais dan anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad H Wibowo, saat menggelar konferensi pers di ruang kerja Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Hanafi Rais angkat bicara terkait polemik kritik Amien Rais soal pembagian sertifikat lahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Hanafi menuturkan bahwa saat ini pembahasan atas kritik tersebut menjadi bergeser dari substansi sebenarnya, yakni soal ketimpangan penguasaan lahan dan agenda reforma agraria.

"Isu mengenai ketimpangan tanah ini menjadi bergeser menjadi isu yang sangat teknis soal metodologi dan koleksi data, bahkan politis dan mengaburkan substansi untuk menegakkan reforma agraria," ujar Hanafi saat menggelar konferensi pers di ruang kerja Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

(Baca juga: Bantah Amien Rais, Maruf Sebut Kebijakan Bagi-bagi Sertifikat Tanah Memudahkan Warga)

Kritik Amien Rais, kata Hanafi, tidak mempersoalkan mengenai pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

PAN sendiri mendukung program pemerintah yang tercantum dalam RPJMN dan Nawa Cita. Namun, upaya tersebut dinilai belum sesuai dengan salah satu unsur dalam program reforma agraria yakni redistribusi tanah.

Faktanya, kata Hanafi, terdapat ketimpangan penguasaan lahan.

"Tentu ini yang harusnya dijawab pemerintah supaya problemnya selesai. Reforma agraria akan jadi palsu kalau dimaknai hanya bagi-bagi sertifikat. Banyak orang yang juga yang belum senang karena adanya konflik agraria antara masyarakat dengan korporasi besar," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Chairman Sustainable Development Indonesia sekaligus anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad H Wibowo, mengatakan, masalah krusial terkait agraria saat ini adalah ketimpangan penguasaan lahan.

Menurut Dradjad, 1 persen penduduk atau kelompok tertentu menguasai 74 persen lahan di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Amien Rais.

(Baca juga: Sentilan Amien Rais dan Mengembalikan Reforma Agraria ke Relnya...)

 

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik yang juga pernah dipublikasikan oleh Megawati Institute.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X