PAN: Kritik Amien Rais soal Sertifikat Tanah Bergeser Jadi Isu Politis

Kompas.com - 29/03/2018, 16:23 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais dan anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad H Wibowo, saat menggelar konferensi pers di ruang kerja Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais dan anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad H Wibowo, saat menggelar konferensi pers di ruang kerja Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Hanafi Rais angkat bicara terkait polemik kritik Amien Rais soal pembagian sertifikat lahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Hanafi menuturkan bahwa saat ini pembahasan atas kritik tersebut menjadi bergeser dari substansi sebenarnya, yakni soal ketimpangan penguasaan lahan dan agenda reforma agraria.

"Isu mengenai ketimpangan tanah ini menjadi bergeser menjadi isu yang sangat teknis soal metodologi dan koleksi data, bahkan politis dan mengaburkan substansi untuk menegakkan reforma agraria," ujar Hanafi saat menggelar konferensi pers di ruang kerja Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

(Baca juga: Bantah Amien Rais, Maruf Sebut Kebijakan Bagi-bagi Sertifikat Tanah Memudahkan Warga)

Kritik Amien Rais, kata Hanafi, tidak mempersoalkan mengenai pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

PAN sendiri mendukung program pemerintah yang tercantum dalam RPJMN dan Nawa Cita. Namun, upaya tersebut dinilai belum sesuai dengan salah satu unsur dalam program reforma agraria yakni redistribusi tanah.

Faktanya, kata Hanafi, terdapat ketimpangan penguasaan lahan.

"Tentu ini yang harusnya dijawab pemerintah supaya problemnya selesai. Reforma agraria akan jadi palsu kalau dimaknai hanya bagi-bagi sertifikat. Banyak orang yang juga yang belum senang karena adanya konflik agraria antara masyarakat dengan korporasi besar," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Chairman Sustainable Development Indonesia sekaligus anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad H Wibowo, mengatakan, masalah krusial terkait agraria saat ini adalah ketimpangan penguasaan lahan.

Menurut Dradjad, 1 persen penduduk atau kelompok tertentu menguasai 74 persen lahan di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Amien Rais.

(Baca juga: Sentilan Amien Rais dan Mengembalikan Reforma Agraria ke Relnya...)

 

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik yang juga pernah dipublikasikan oleh Megawati Institute.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tambah Anggaran 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Jokowi Tambah Anggaran 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

UPDATE: Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 136 Orang, Bertambah 14

Nasional
Pascapenembakan KKB di Freeport, Polri Sebut Situasi di Mimika Kondusif

Pascapenembakan KKB di Freeport, Polri Sebut Situasi di Mimika Kondusif

Nasional
UPDATE: Tambah 114 Pasien, Total Ada 1.528 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 114 Pasien, Total Ada 1.528 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendes PDTT Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Siapkan Logistik Warga yang Dikarantina

Kemendes PDTT Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Siapkan Logistik Warga yang Dikarantina

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Jokowi Tegaskan Polri Bisa Ambil Langkah Hukum

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Jokowi Tegaskan Polri Bisa Ambil Langkah Hukum

Nasional
Jokowi: Atasi Covid-19, Kita Tak Bisa Tiru Negara Lain Begitu Saja

Jokowi: Atasi Covid-19, Kita Tak Bisa Tiru Negara Lain Begitu Saja

Nasional
Tanggulangi Corona, Pemerintah Susun PP soal Pembatasan Sosial Skala Besar

Tanggulangi Corona, Pemerintah Susun PP soal Pembatasan Sosial Skala Besar

Nasional
Kapolri: Menkumham Minta Izin Presiden Keluarkan 30.000 Tahanan demi Cegah Covid-19

Kapolri: Menkumham Minta Izin Presiden Keluarkan 30.000 Tahanan demi Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Ungkap Strategi Jangka Panjang Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Ungkap Strategi Jangka Panjang Penanganan Covid-19

Nasional
Malaysia Deportasi Pekerja Migran Indonesia di Tengah Lockdown, Migrant Care Minta Pemerintah Protes

Malaysia Deportasi Pekerja Migran Indonesia di Tengah Lockdown, Migrant Care Minta Pemerintah Protes

Nasional
Jokowi Umumkan Pembebasan dan Diskon Tarif Listrik, Ini Rinciannya

Jokowi Umumkan Pembebasan dan Diskon Tarif Listrik, Ini Rinciannya

Nasional
Polisi Kini Tangani 63 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Polisi Kini Tangani 63 Kasus Penyebaran Hoaks soal Virus Corona

Nasional
Jokowi: Darurat Sipil Baru Opsi, Tidak Diberlakukan Sekarang

Jokowi: Darurat Sipil Baru Opsi, Tidak Diberlakukan Sekarang

Nasional
Pemerintah Kembali Tegaskan Beri Perlindungan ke WNI di Negara Terjangkit Covid-19

Pemerintah Kembali Tegaskan Beri Perlindungan ke WNI di Negara Terjangkit Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X