Sentilan Amien Rais dan Mengembalikan Reforma Agraria ke Relnya...

Kompas.com - 22/03/2018, 12:07 WIB
Mantan Ketua MPR Amien Rais (tengah) melakukan orasi di depan massa pendukung Buni Yani sebelum menghadiri  sidang vonis terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di depan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11/2017). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Buni Yani 1,5 tahun penjara karena perbuatannya yang dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA FOTO/FAHRUL JAYADIPUTRAMantan Ketua MPR Amien Rais (tengah) melakukan orasi di depan massa pendukung Buni Yani sebelum menghadiri sidang vonis terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di depan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11/2017). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Buni Yani 1,5 tahun penjara karena perbuatannya yang dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lama sudah isu pertahanan atau agraria tenggelam oleh hiruk pikuk dinamika politik. Bahkan dalam perjalanan Indonesia pasca tumbangnya Orde Lama, isu agraria bak tergilas sejarah.

Saat rezim beralih ke Orde Baru, alih-alih diprioritaskan, semua hal yang berbau agraria justru dikait-kaitkan atau dicap komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI). Termasuk payung hukum agraria yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria.

Di era reformasi, isu agraria sesekali mencuat. Biasanya muncul jelang pemilu untuk menarik simpati rakyat atau saat konflik agraria jadi tragedi berdarah seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, 2011 silam.

(Baca juga: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah)

Namun tiba-tiba isu agraria kembali mengemuka. Pecutnya tak lain adalah kritik Amien Rais yang menilai program bagi-bagi sertifikat tanah pemerintahan Jokowi mengada-ada, bohong, atau kata lainnya "ngibul".

Kritik Amin itu lantas membuat kuping pemerintah panas. Tanpa menyebut secara langsung siapa yang dia tuju, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan membongkar borok pribadi orang yang mengkritik tersebut.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menuturkan, kritik yang disampaikan Amien justru sejalan dengan reforma agraria yang selama ini menjadi program pemerintah. Amin dinilai mengingatkan pemerintah untuk kembali ke arah reforma agraria.

Sebab, tutur dia, reforma agraria yang dimaksud bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah. Namun, jauh lebih mulia dari itu yakni mengakhiri ketimpangan kepemilikan tanah yang terjadi hingga saat ini.

 

Tak Sebatas Pembagian Sertifikat

Di Indonesia, tanah dikategorikan menjadi dua yaitu hutan dan non hutan. Berdasarkan data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 68 persen tanah di Indonesia masuk kategori hutan atau kawasan hutan.

(Baca juga: Presiden Siap Serahkan 7 Juta Sertifikat Tanah di 2018)

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang , jumlah tersebut adalah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan Jokowi selama menjabat Presiden RI. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang , jumlah tersebut adalah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan Jokowi selama menjabat Presiden RI.

 

Sementara itu 32 persen sisanya masuk kategori tanah non hutan. Namun 46 persen tanah non hutan tersebut atau 33 juta hektarnya, dikuasai oleh perusahaan perkebunan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X