Sentilan Amien Rais dan Mengembalikan Reforma Agraria ke Relnya...

Kompas.com - 22/03/2018, 12:07 WIB
Mantan Ketua MPR Amien Rais (tengah) melakukan orasi di depan massa pendukung Buni Yani sebelum menghadiri  sidang vonis terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di depan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11/2017). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Buni Yani 1,5 tahun penjara karena perbuatannya yang dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama. ANTARA FOTO/FAHRUL JAYADIPUTRAMantan Ketua MPR Amien Rais (tengah) melakukan orasi di depan massa pendukung Buni Yani sebelum menghadiri sidang vonis terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di depan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/11/2017). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Buni Yani 1,5 tahun penjara karena perbuatannya yang dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lama sudah isu pertahanan atau agraria tenggelam oleh hiruk pikuk dinamika politik. Bahkan dalam perjalanan Indonesia pasca tumbangnya Orde Lama, isu agraria bak tergilas sejarah.

Saat rezim beralih ke Orde Baru, alih-alih diprioritaskan, semua hal yang berbau agraria justru dikait-kaitkan atau dicap komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI). Termasuk payung hukum agraria yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria.

Di era reformasi, isu agraria sesekali mencuat. Biasanya muncul jelang pemilu untuk menarik simpati rakyat atau saat konflik agraria jadi tragedi berdarah seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung, 2011 silam.

(Baca juga: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah)

Namun tiba-tiba isu agraria kembali mengemuka. Pecutnya tak lain adalah kritik Amien Rais yang menilai program bagi-bagi sertifikat tanah pemerintahan Jokowi mengada-ada, bohong, atau kata lainnya "ngibul".

Kritik Amin itu lantas membuat kuping pemerintah panas. Tanpa menyebut secara langsung siapa yang dia tuju, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan membongkar borok pribadi orang yang mengkritik tersebut.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menuturkan, kritik yang disampaikan Amien justru sejalan dengan reforma agraria yang selama ini menjadi program pemerintah. Amin dinilai mengingatkan pemerintah untuk kembali ke arah reforma agraria.

Sebab, tutur dia, reforma agraria yang dimaksud bukan hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanah. Namun, jauh lebih mulia dari itu yakni mengakhiri ketimpangan kepemilikan tanah yang terjadi hingga saat ini.

 

Tak Sebatas Pembagian Sertifikat

Di Indonesia, tanah dikategorikan menjadi dua yaitu hutan dan non hutan. Berdasarkan data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), 68 persen tanah di Indonesia masuk kategori hutan atau kawasan hutan.

(Baca juga: Presiden Siap Serahkan 7 Juta Sertifikat Tanah di 2018)

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang , jumlah tersebut adalah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan Jokowi selama menjabat Presiden RI. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang , jumlah tersebut adalah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan Jokowi selama menjabat Presiden RI.

 

Sementara itu 32 persen sisanya masuk kategori tanah non hutan. Namun 46 persen tanah non hutan tersebut atau 33 juta hektarnya, dikuasai oleh perusahaan perkebunan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X