Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dianggap Butuh Cawapres yang Punya Visi Ekonomi dan Kuat di Parlemen

Kompas.com - 28/03/2018, 06:24 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, Presiden Joko Widodo membutuhkan sosok calon wakil presiden yang punya visi ekonomi pada Pilpres 2019 mendatang.

"Jokowi harus menaikkan pertumbuhan ekonomi yang sekarang masih 5,07 persen, kan maunya 7 persen. Itu kan butuh pendamping yang punya visi ekonomi yang kuat," ujar Mekeng di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa malam (27/3/2018).

(Baca juga: Fahmi Idris: Golkar Tak Sulit Cari Tokoh untuk Jadi Cawapres Jokowi)

Tak hanya itu, kata Mekeng, selain sosok yang punya visi ekonomi. Sosok pendamping Jokowi yang ideal juga harus punya jaringan partai politik yang kuat di DPR RI.

"Jaringan partai juga (harus) kuat, supaya bisa backup di parlemen," kata dia.

Mekeng pun menganggap, sosok yang punya dua kriteria tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. Meski demikian, Jokowi punya hak untuk memilih Menteri Perindustrian RI tersebut sebagai wakilnya pada Pilpres mendatang.

"Bagi Golkar iya. Tapi bagi pak Jokowi kan haknya dia menentukan," ujar Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur partai berlambang beringin tersebut.

(Baca juga: Golkar Tak Pusingkan Manuver Cak Imin yang Mau Jadi Cawapres Jokowi)

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie sebelumnya menilai, Airlangga Hartarto layak menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Sementara Wakil Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyadari bahwa keputusan cawapres tetap ada di Jokowi.

Namun, di internal Partai Golkar muncul aspirasi kader yang menginginkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju sebagai cawapres Jokowi.

Aspirasi itu, kata dia, muncul saat Tim Pemenangan Pemilu Sumatera melakukan roadshow di tujuh provinsi di Sumatera. Selain itu, ada pula pembahasan di tingkat DPP, tetapi masih dalam diskusi-diskusi kecil.

Kompas TV Partai koalisi pendukung pemerintah berdiskusi soal pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com