Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Perang Dagang AS-China Bisa Berimplikasi ke Indonesia

Kompas.com - 27/03/2018, 19:38 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China bisa berimplikasi kepada berbagai negara, termasuk kepada Indonesia.

Menurut Kalla, dampak perang dagang AS dan China bisa dirasakan karena keduanya adalah negara dengan ekonomi terbesar pertama dan kedua di dunia.

"Ini kalau terjadi memang punya impact yang luas ini bisa berimplikasi yang luas," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/3/2018).

(Baca juga: Perang Dagang AS-China, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Terkoreksi)

"Kalau terjadi biasanya saling membalas namanya perang dan itu berbahaya kepada pedagang di dunia ya pasti ada pengaruhnya," sambung dia.

Menurutnya, perang dagang AS dan China bisa berpengaruh kepada harga komoditas ekspor Indonesia. Misalnya, harga biji besi Indonesia yang diekspor ke China.

Seperti diketahui, AS dan China adalah mitra dagang utama RI. Komponen ekspor nonmigas yang diekspor diantaranya bahan mineral dan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Wapres berharap banyak kepada organisasi perdagangan internasional atau World Trade Organization (WTO) untuk mencegah perang dagang di dunia.

(Baca juga: Ekonom dan Pemimpin Bisnis Cemaskan Perang Dagang AS-China)

Sebelumnya, seperti dikutip dari Kontan, Analis PT Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar menilai pemberlakuan tarif impor oleh AS dan China diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Sementara itu analis PT Monex Investindo Futures Faisyal cenderung melihat ancaman perang dagang tidak berpengaruh besar bagi pergerakan harga CPO.

Menurut dia, persoalan tarif impor itu jauh lebih berpengaruh terhadap baja, aluminium dan produk hasil kekayaan intelektual.

Kompas TV Simak wawancara Kompas Bisnis dengan analis senior Infovesta Utama, Praska Putrantyo melalui Skype.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com