Presiden Jokowi: Arief Hidayat adalah Hakim MK yang Dipilih DPR

Kompas.com - 27/03/2018, 18:51 WIB
Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3). Presiden melantik Arief Hidayat menjadi hakim konstitusi periode 2018-2023 setelah terpilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AHakim Konstitusi Arief Hidayat mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3). Presiden melantik Arief Hidayat menjadi hakim konstitusi periode 2018-2023 setelah terpilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo angkat bicara tentang kontroversi Arief Hidayat yang baru saja dibacakan sumpah jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembacaan sumpah jabatan Arief Hidayat menuai polemik karena dia tersangkut sejumlah permasalahan etik. Namun, Presiden  Jokowi mengatakan, Arief merupakan pilihan DPR.

"Kita tahu Prof Arief adalah hakim MK yang dipilih oleh DPR. Harus tahu dulu semuanya," ujar Presiden  seusai menyaksikan sumpah jabatan Arief di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Soal Arief yang sempat dua kali terjerat pelanggaran etik, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sebagai presiden dia tidak memiliki kewenangan dalam hal itu.

"Kalau ada anggapan tadi mengenai etik, jelas itu mekanismenya ada di MK. Jangan saya disuruh masuk ke wilayah yang bukan wilayah saya," kata Presiden Jokowi.

(Baca juga: Presiden Dinilai Tak Sensitif soal Sanksi Etik Arief Hidayat)

Arief Hidayat hari ini mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023. Setelah disetujui DPR, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 139p Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim MK.

Pengucapan sumpah jabatan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta.

Kontroversial

Sosok Arief sebagai hakim konstitusi cukup kontroversial. Setidaknya Arief dua kali tersandung persoalan etik.

Pada 2016, Arief Hidayat mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK.

Pemberian sanksi itu dilakukan karena Arief dianggap melanggar etika dengan membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk "membina" seorang kerabatnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X