Politisi Gerindra Kritik Pembacaan Sumpah Arief Hidayat di Tengah Kontroversi Etik

Kompas.com - 27/03/2018, 16:56 WIB
Ketua Hakim MK Arief Hidayat Fabian Januarius KuwadoKetua Hakim MK Arief Hidayat
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, mengkritik pembacaan sumpah Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) periode 2018-2023. 

Pengucapan sumpah jabatan dilaksanakan di hadapan Presiden RI Joko Widodo, Selasa (27/3/2018) siang di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Syafi'i, seharusnya Arief Hidayat tidak melanjutkan pembacaan sumpah dan mundur dari jabatan hakim MK, meski telah lulus uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Mengingat, sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief.

"Saudara Arief seharusnya ariflah karena dia sudah tiga kali disidang karena melakukan pelanggaran etik dan sudah diberi sanksi teguran," ujar Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

"Saya kira hakim yang istilahnya wakil Tuhan, kalau sudah melakukan pelanggaran etik sampai ditegur ya mbok tahu dirilah supaya mundur. Kalau dia bertahan, pasti dia membawa misi tertentu di luar misi keadilan," ucap dia.

(Baca juga: Di Tengah Kontroversi, Arief Hidayat Ambil Sumpah Jabatan sebagai Hakim MK)

Syafi'i mengatakan, Fraksi Partai Gerindra sejak awal tidak menyetujui terpilihnya Arief Hidayat sebagai hakim MK.

Ia menilai, proses uji kepatutan dan kelayakan Arief tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, saat itu hanya Arief yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan tanpa melibatkan calon lain.

Menurut Syafi'i, saat itu Komisi III menutup peluang calon hakim lain untuk mengikuti tes.

"Tapi kami inginkan waktu itu DPR membuka peluang kepada masyarakat yang punya kemampuan dan keinginan untuk bersama-sama di-tes dengan Arief. Kalau toh nanti yang terpilih Arief sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ini kan kemudian tidak dibuka," kata Syafi'i

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Nasional
Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Nasional
UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

Nasional
Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Nasional
Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Nasional
UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

Nasional
Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Nasional
Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Nasional
Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Nasional
Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X