Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Cara Presiden Buktikan Sertifikat Lahan Bukan Program Pengibulan

Kompas.com - 26/03/2018, 15:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa program sertifikasi lahan kepada masyarakat bukan program bohong atau kibul.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat membagikan sertifikat lahan untuk masyarakat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018).

Mengawali pidatonya, Presiden Jokowi meminta masyarakat penerima sertifikat lahan untuk mengangkat tinggi-tinggi lembaran sertifikat yang sudah diterimanya.

"Sertifikat yang sudah diserahkan diangkat tinggi-tinggi," kata Presiden, sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana Kepresidenan, Senin.

Masyarakat yang hadir pun mengangkat lembar sertifikat lahan yang baru diterima itu ke atas.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Presiden Jokowi mengatakan, permintaannya itu sebagai bukti bahwa seluruh masyarakat yang hadir menerima sertifikat lahan.

"Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik Bapak/Ibu sekalian dan bukan pengibulan," ucap Presiden Jokowi.

Sontak, masyarakat tertawa setelah mendengar pernyataan Presiden.

Dalam kesempatan itu, jumlah sertifikat yang dibagikan Presiden sebanyak 3.630. Penerimanya adalah masyarakat yang berasal dari sejumlah kota/kabupaten di Kalimantan Selatan, antara lain berasal dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala.

(Baca juga: Program Sertifikat Tanah Dinilai Dapat Menghindari Konflik Agraria)

Presiden sengaja menyinggung bahwa sertifikasi lahan bukan program bohong. Sebab, ada pihak yang menyatakan bahwa program tersebut adalah program pengibulan.

Akan tetapi, Presiden Jokowi tak menyebutkan siapa yang menuduh demikian.

"Karena ada yang ngomong pembagian sertifikat pengibulan. Tidak ada. Sertifikat betul-betul sudah diserahkan kepada masyarakat," ucap Jokowi.

Kompas TV Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan warga negara asing tak boleh memiliki tanah di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com