Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Banyak Kepala Daerah Tertangkap karena Sertifikasi Tanah

Kompas.com - 21/03/2018, 20:07 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Mohammad Hatta menilai program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi punya target ambisius. Akibatnya, banyak kepala daerah yang jadi korban.

"Di daerah para kepala desa itu banyak tertangkap karena ini ada pungutan liar untuk kasus sertifikasi," ujarnya dalam acara diskusi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembagian 7 juta sertifikat anah. Presiden bahkan beberapa kali mengancam akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bila target itu tidak tercapai.

(Baca juga: PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat)

Menurut Hatta, besarnya target sertifikasi tanah ikut menekan para kepala daerah. Sementara itu kepala daerah melempar beban itu kepada para kepala desa.

"Jadi ini multiplier efeknya luar biasa karena dikejar target BPN (Badan Pertanahan Nasional) itu berimbas kepada bupati, dan bupati memanggil kepala desa, kepala desa ditekan untuk melakukan ini akhirnya terjadi problem di bawah," kata dia.

Sejak awal, tutur dia, Komisi II DPR sudah mengkritisi tajam target sertifikasi tanah dan anggaran yang dibuat untuk program tersebut. Lantaran hal itu, Hatta menyebutkan bahwa program sertifikasi tanah hanya untuk kepentingan politik semata.

"Saya kira ini proyek yang dipaksanakan untuk 2019, pencitraan, menurut kami kurang dari pada kegunaanya. Tetapi sekarang project ini sudah berjalan," ucap dia.

(Baca juga: PAN Nilai Luhut Terlalu Kreatif Tanggapi Kritik Amien Rais)

Sebelumnya, ia setuju dengan pendapat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program "ngibul" atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.

Padahal, tutur dia, reforma agraria sejatinya bukanlah soal pemberian sertifikasi tanpa lebih dulu dilakukan penataan kepemilikan tanah.

Reforma agraria, kata Hatta, harus dimulai dari penataan kepemilikan tanah, termasuk menyelesaikan sengketa tanah, setelah clear, baru melakukan sertifikasi sebagai bagian akhir.

Di Istana Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuturkan bahwa sertifikat tanah sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dengan begitu masyarakat punya jaminan atas tanahnya.

Hal itu pula tutur dia menghindarkan masyarakat dari konflik agraria akibat perebutan hak atas tanah.

Kompas TV Pemerintah menjawab pernyataan Amien Rais yang menyebut pembagian sertifikat tanah sebagai pembohongan publik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com