Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Misteri Bocor Data e-KTP

Kompas.com - 26/03/2018, 08:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJUMLAH aksi skimming alias pencurian data pribadi nasabah yang ada di kartu debit belakangan ini marak terjadi. Alat pencuri data dipasang pelaku di mesin ATM. Setelah mendapatkan data nasabah, pelaku kemudian mengeruk uang di rekening nasabah.

Kata kuncinya adalah data.

Di internet kita mengenal istilah phising. Para pelaku memasang “jebakan klik”. Kalau pengguna internet mengklik sebuat tautan, maka akan ada algoritma tertentu yang tertanam di komputer pengguna.

Dengan algoritma itu, para pelaku phising mencuri data-data pribadi, utamanya data perbankan, yang selanjutnya akan digunakan untuk merampok rekening.

Lagi-lagi kata kuncinya adalah data!

Saat ini data tidak bisa dianggap remeh. Di luar sana data kita bertebaran. Di luar sana pula sekelompok orang jahat tengah melirik untuk menadah data tersebut.

Selisih janggal 45 juta data

Yang kini menjadi perbincangan hangat adalah soal selisih 45 juta data KTP elektronik pasca-pendaftaran nomor telepon seluler yang akan berakhir 1 Mei mendatang.

Jadi, ada perbedaan data di Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan operator seluler. Apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah ada kebocoran data KTP elektronik pasca-registrasi?

Mengapa data KTP elektronik kita penting? Karena kita sedang menuju ke single identity number alias identitas tunggal berbasis nomor.

Nomor apa? NIK, nomor induk kependudukan. Itu lho, sederet nomor panjang yang tertera di KTP Anda.

NIK masa depan warga Indonesia

Setiap warga negara Indonesia yang sudah mengurus akte kelahiran pasti memiliki NIK. Berdasarkan NIK ini nanti akan dikelola semua data setiap individu warga negara untuk mengurus berbagai keperluan. Pada tahap paling awal, registrasi telepon seluler mulai didasarkan pada NIK. 

Sejak akhir tahun lalu pemerintah mewajibkan setiap nomor telepon seluler diregistrasi ulang menggunakan NIK.

Setelah lima bulan berjalan, diketahui ada perbedaan jumlah NIK yang didaftarkan pengguna ponsel dengan NIK yang ada di Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com