Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Misteri Bocor Data e-KTP

Kompas.com - 26/03/2018, 08:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Bocor?

Hingga awal bulan ini, tercatat ada 304,8 juta NIK yang terdaftar di operator seluler. Sementara, NIK yang tercatat di Dirjen Dukcapil ada 350,7 juta NIK. Kok bisa?

Mungkinkah ada orang yang menggunakan NIK orang lain saat melakukan registrasi nomor ponsel mereka? Kalau betul, dari mana orang itu mendapatkan NIK orang lain? Apakah ada kebocoran data?

Program Aiman yang akan tayang Senin (26/3/2018) pukul 8 malam di KompasTV akan menelusuri misteri data bocor KTP ini.

Saya mencari tahu ke pihak pemerintah soal ini. Saya mewawancarai Menkominfo Rudiantara dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah.

Keduanya mengatakan, selisih data 45 juta lebih NIK di dua penyimpanan data (pemerintah dan operator seluler) terjadi karena perbedaan sistem.

Ini penjelasan pemerintah

Seringkali terjadi bahwa seseorang harus dua kali mendaftarkan nomor ponselnya dengan memasukkan NIK-nya. Bisa jadi itu dilakukan karena registrasi pertama gagal.

Nah, sistem di Dukcapil akan mencatat dua kali sementara sistem di operator akan mencatat satu kali. Artinya, ada 45 juta kesalahan yang terjadi selama lima bulan ini.

Ini kejanggalannya!

Pakar keamanan data SafeNet Damar Juniarto mengungkapkan kepada saya bahwa ia mendapati fakta bahwa ada sejumlah pihak yang mencuri data NIK pada KTP elektronik seseorang.

Lalu apa yang dilakukannya? Orang ini membuat program yang bisa mendaftarkan 11 nomor telepon selular dalam 1 detik saja.

Celakanya, NIK yang digunakan adalah NIK milik orang lain dan diduga digunakan untuk mendaftarkan jutaan nomor ponsel hanya dengan 1 NIK saja.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengungkapkan ada kejanggalan dari selisih data ini yang mengarah pada potensi kebocoran data KTP elektronik.

Menurut dia, DPR berencana membentuk panitia kerja (Panja) yang khusus membahas soal ini bersama pemerintah.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com