Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2018, 05:25 WIB
Moh Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta agar Amien Rais memberikan contoh yang baik dalam berpolitik. Hal ini disampaikan Idrus menyikapi kritik Amien kepada pemerintah dalam program pembagian sertifikat tanah.

"Pak Amien Rais harus jadi contoh kita, jangan low politics," ujar Idrus ketika ditemui di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurut Idrus, semestinya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengkritik pemerintah dengan cara high politics dan bukan sebaliknya.

Hal itu, kata Idrus, sebagaimana tulisan Amien dalam bukunya yang berjudul 'Hubungan Politik dan Dakwah'.

Baca juga : Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah

"Sesuai pernyataan pak Amien Rais kita harus mengembangkan high politics. Kita ikuti pak Amien Rais dong," kata Idrus.

Idrus pun menerangkan, high politics adalah pendekatan politik secara cerdas.

"Kalau high politics itu tidak memprovokasi, tidak menimbulkan perpecahan, lebih bermartabat," ucap Idrus.

Oleh karena itu, Idrus pun bertanya kepada Amien, apakah tudingan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembohongan publik itu termasuk high politics.

"Nah apakah pernyataan ngibul dan kebohongan itu tidak menimbulkan kontroversi, tidak faktual," ucap Menteri Sosial RI tersebut.

Baca juga : Jokowi : Kritik Harusnya Tidak Asbun!

Amien sebelumnya mengatakan kebiasaan Presiden yang kerap membagi-bagikan sertifikat kepada masyarakat disebut sebagai pengibulan alias pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien dalam sebuah acara diskusi di Bandung, Minggu (18/3/2018).

Pernyataan Amien itu pun lantas ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengaku heran terhadap seorang tokoh senior yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Bahkan, Luhut mengancam akan membongkar dosa tokoh senior di masa lalu yang asal-asalan mengkritik pemerintah.

Meski Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun, banyak pihak meyakini yang dimaksud Luhut adalah Amien Rais.

Kompas TV Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai persoalan ini akan cepat selesai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com