Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Ajak Semua Pihak Redam Polemik Luhut Vs Amien Rais

Kompas.com - 22/03/2018, 14:49 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyayangkan terjadinya polemik antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Amien sebelumnya menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah suatu pembohongan.

Luhut pun lantas menjawab kritik Amien itu dengan ancaman akan membongkar dosa-dosa Amien di masa lalu.

"Dalam hal ini kita sayangkan," ucap Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

(Baca juga: Jusuf Kalla: Kalau Tidak Mengkritik, Itu Bukan Pak Amien Rais)

Karenanya, Kalla pun meminta semua pihak agar meredam polemik antar kedua tokoh nasional tersebut dan tidak semakin memperkeruh suasana.

"Mari kita redamkan. (Mari) menjaga persatuan supaya tidak terjadi seperti yang digambarkan (ramalan Indonesia bubar 2030)," kata Kalla.

Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2004-2009 itu sendiri meyakini, Luhut dan Amien segera berdamai.

"Ada aksi, ada reaksi. Nanti ujungnya ada perdamaian," ucap Kalla.

Amien sebelumnya mengatakan program Jokowi membagi-bagikan sertifikat kepada masyarakat disebut sebagai pengibulan alias pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien dalam sebuah acara diskusi di Bandung, Minggu (18/3/2018).

(Baca juga: Politisi PDI-P Anggap Kritik PAN soal Sertifikasi Tanah Salah Sasaran)

Pernyataan Amien itu pun lantas ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengaku heran terhadap seorang tokoh senior yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Bahkan, Luhut mengancam akan membongkar dosa tokoh senior di masa lalu yang asal-asalan mengkritik pemerintah.

Meski Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun, banyak pihak meyakini yang dimaksud Luhut adalah Amien Rais.

Kompas TV Pemerintah menjawab pernyataan Amien Rais yang menyebut pembagian sertifikat tanah sebagai pembohongan publik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com