Pemerintah Berencana Turunkan Tarif Tol

Kompas.com - 23/03/2018, 07:19 WIB
Ilustrasi jalan tol: Jasa Marga Tol Palimanan - Kanci, Cirebon, Jawa Barat, memasang informasi ketentuan penyesuaian tarif, di pintu gerbang Plumbon, Kecamatan Plumbon, Minggu (1/11/2015). Penyesuaian tarif sesuai keputusan KemenPUPR nomor 507,KPTS,M,2015, membuat tarif semula Rp.10.000 menjadi Rp.11.000 untuk sepanjang 28 Kilometer.Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Ilustrasi jalan tol: Jasa Marga Tol Palimanan - Kanci, Cirebon, Jawa Barat, memasang informasi ketentuan penyesuaian tarif, di pintu gerbang Plumbon, Kecamatan Plumbon, Minggu (1/11/2015). Penyesuaian tarif sesuai keputusan KemenPUPR nomor 507,KPTS,M,2015, membuat tarif semula Rp.10.000 menjadi Rp.11.000 untuk sepanjang 28 Kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menurunkan tarif 16 ruas jalan tol yang ada di Indonesia.

Peraturan Presiden ( Perpres) akan dikeluarkan sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

"Betul, kami membuat opsi penurunan tarif (jalan tol)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (22/3/2018).

"Harus ada Perpresnya dulu kalo ini dan ini di (sedang dikaji) Menteri Keuangan," lanjut Basuki.


Baca juga: Menteri Basuki Sebut Tahun Ini Tarif Tol Akan Turun

Kebijakan tersebut berawal dari keluhan sejumlah sopir pengangkut logistik, terutama yang beroperasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Menurut mereka, tarif tol di kedua pulau itu terlalu tinggi.

Contohnya, ruas jalan tol yang dibangun dalam kurun waktu era 1980-an hingga 2000, tarifnya Rp 212 hingga Rp 416 per kilometer.

Ruas tol yang dibangun dalam kurun waktu 2000 hingga 2010, tarifnya Rp 709 per kilometer.

Sementara, ruas tol yang dibangun dalam kurun waktu tahun 2015 hingga saat ini, tarifnya Rp 750 hingga Rp 1.500 per kilometer.

"Ini yang disebut mahal," kata Basuki.

Baca juga: Bantahan Jasa Marga Perihal Tarif Tol Jakarta-Surabaya yang Viral

Keluhan mengenai tingginya tarif ruas tol ini akhirnya sampai kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian memanggil sejumlah menteri terkait untuk mencarikan solusi.

Salah satu metode untuk menurunkan tarif jalan tol, yakni dengan menambah masa konsesinya.

Misalnya, pemerintah selesai membangun ruas tol. Jika biasanya pengelolaan jalan tol diserahkan ke swasta untuk jangka waktu (konsesi) 35 tahun, kini masa konsesinya ditambah menjadi 50 tahun.

Dengan demikian, pengelola jalan tol tidak terlalu mematok harga tinggi sehingga masyarakat juga tidak terlalu terbebani.

"Jadi, misalnya ada yang tarif tol turun dari Rp 57.000 menjadi Rp 48.000. Ada juga dari tarif yang awal Rp 115.000 atau Rp 144.000, turun menjadi Rp 96.000," ujar Basuki.

Baca juga: Jasa Marga: Kenaikan Tarif Tol Padaleunyi dan Cipularang Harusnya 2017

Khusus ruas tol di Pulau Sumatera, Basuki mengakui, pemerintah mengalami kesulitan untuk mencari pihak swasta yang ingin mengelolanya.

Pemerintah khawatir jika ada swasta yang hendak mengelola jalan tol tersebut mematok harga tinggi.

Pemerintah juga berencana menerapkan keringanan pajak berupa 'tax holiday' bagi perusahaan swasta yang berminat memegang konsesi ruas tol di Pulau Sumatera.

Harapannya, swasta tidak akan mematok harga tinggi bagi pengguna jalan tol.

"Tax holiday ini bisa menurunkan harga (tarif ruas tol) hingga Rp 125 per kilometer. Ini khusus untuk ruas tol yang baru ya. Ini ya sangat banyak sekali ya turunnya kalau begitu, sangat banyak ya," ujar Basuki.

Ketika ditanya kapan Perpres penurunan tarif tol ini akan keluar, Basuki belum mengetahuinya. Ia memperkirakan, Perpres akan keluar sebelum Lebaran sehingga memberikan manfaat bagi pemudik.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Close Ads X