Pemerintah Berencana Turunkan Tarif Tol

Kompas.com - 23/03/2018, 07:19 WIB
Ilustrasi jalan tol: Jasa Marga Tol Palimanan - Kanci, Cirebon, Jawa Barat, memasang informasi ketentuan penyesuaian tarif, di pintu gerbang Plumbon, Kecamatan Plumbon, Minggu (1/11/2015). Penyesuaian tarif sesuai keputusan KemenPUPR nomor 507,KPTS,M,2015, membuat tarif semula Rp.10.000 menjadi Rp.11.000 untuk sepanjang 28 Kilometer. Kompas.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHONIlustrasi jalan tol: Jasa Marga Tol Palimanan - Kanci, Cirebon, Jawa Barat, memasang informasi ketentuan penyesuaian tarif, di pintu gerbang Plumbon, Kecamatan Plumbon, Minggu (1/11/2015). Penyesuaian tarif sesuai keputusan KemenPUPR nomor 507,KPTS,M,2015, membuat tarif semula Rp.10.000 menjadi Rp.11.000 untuk sepanjang 28 Kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menurunkan tarif 16 ruas jalan tol yang ada di Indonesia.

Peraturan Presiden ( Perpres) akan dikeluarkan sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

"Betul, kami membuat opsi penurunan tarif (jalan tol)," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (22/3/2018).

"Harus ada Perpresnya dulu kalo ini dan ini di (sedang dikaji) Menteri Keuangan," lanjut Basuki.

Baca juga: Menteri Basuki Sebut Tahun Ini Tarif Tol Akan Turun

Kebijakan tersebut berawal dari keluhan sejumlah sopir pengangkut logistik, terutama yang beroperasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Menurut mereka, tarif tol di kedua pulau itu terlalu tinggi.

Contohnya, ruas jalan tol yang dibangun dalam kurun waktu era 1980-an hingga 2000, tarifnya Rp 212 hingga Rp 416 per kilometer.

Ruas tol yang dibangun dalam kurun waktu 2000 hingga 2010, tarifnya Rp 709 per kilometer.

Sementara, ruas tol yang dibangun dalam kurun waktu tahun 2015 hingga saat ini, tarifnya Rp 750 hingga Rp 1.500 per kilometer.

"Ini yang disebut mahal," kata Basuki.

Baca juga: Bantahan Jasa Marga Perihal Tarif Tol Jakarta-Surabaya yang Viral

Keluhan mengenai tingginya tarif ruas tol ini akhirnya sampai kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian memanggil sejumlah menteri terkait untuk mencarikan solusi.

Salah satu metode untuk menurunkan tarif jalan tol, yakni dengan menambah masa konsesinya.

Misalnya, pemerintah selesai membangun ruas tol. Jika biasanya pengelolaan jalan tol diserahkan ke swasta untuk jangka waktu (konsesi) 35 tahun, kini masa konsesinya ditambah menjadi 50 tahun.

Dengan demikian, pengelola jalan tol tidak terlalu mematok harga tinggi sehingga masyarakat juga tidak terlalu terbebani.

"Jadi, misalnya ada yang tarif tol turun dari Rp 57.000 menjadi Rp 48.000. Ada juga dari tarif yang awal Rp 115.000 atau Rp 144.000, turun menjadi Rp 96.000," ujar Basuki.

Baca juga: Jasa Marga: Kenaikan Tarif Tol Padaleunyi dan Cipularang Harusnya 2017

Khusus ruas tol di Pulau Sumatera, Basuki mengakui, pemerintah mengalami kesulitan untuk mencari pihak swasta yang ingin mengelolanya.

Pemerintah khawatir jika ada swasta yang hendak mengelola jalan tol tersebut mematok harga tinggi.

Pemerintah juga berencana menerapkan keringanan pajak berupa 'tax holiday' bagi perusahaan swasta yang berminat memegang konsesi ruas tol di Pulau Sumatera.

Harapannya, swasta tidak akan mematok harga tinggi bagi pengguna jalan tol.

"Tax holiday ini bisa menurunkan harga (tarif ruas tol) hingga Rp 125 per kilometer. Ini khusus untuk ruas tol yang baru ya. Ini ya sangat banyak sekali ya turunnya kalau begitu, sangat banyak ya," ujar Basuki.

Ketika ditanya kapan Perpres penurunan tarif tol ini akan keluar, Basuki belum mengetahuinya. Ia memperkirakan, Perpres akan keluar sebelum Lebaran sehingga memberikan manfaat bagi pemudik.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Nasional
Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Nasional
UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

Nasional
Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Nasional
Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Nasional
UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

Nasional
Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Nasional
Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Nasional
Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Nasional
Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X