Saat Oesman Sapta Protes Dituding Menunda Pelantikan Pimpinan MPR...

Kompas.com - 21/03/2018, 20:02 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta Odang sempat tersinggung karena merasa dituding menunda-nunda proses pelantikan tiga Pimpinan MPR. Hal itu berlangsung dalam rapat gabungan MPR.

Awalnya, Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid menilai Pimpinan MPR seolah menunda-nunda proses pelantikan Wakil Ketua MPR dalam rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018)

Pasalnya, Pimpinan MPR dalam rapat mempersilakan Fraksi PPP untuk menyampaikan ketidaksetujuannya terkait pemberian kursi Pimpinan MPR. Sebab, menurut PPP, berdasarkan pasal 427A Undang-undang No. 2 Tahun 2018 yang berhak mendapat kursi Pimpinan MPR ialah PAN bukan PKB.

Baca juga : Profil Cak Imin: Pemegang Rekor Pimpinan Termuda DPR yang Kini Jadi Pimpinan MPR

Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah ditunjuk oleh partai sebagai Wakil Ketua MPR.

"Saya ingatkan kepada ketua supaya tidak digoreng-goreng terus Pak. Bahwa mandat pembuat undang-undang saat itu maknanya itu urutan PKB keenam. Itu bisa ditanyakan kepada teman-teman dan itu dibuka baik dipanja maupun dipansus," kata Jazilul saat rapat.

Mendengar pernyataan Jazilul itu, Oesman Sapta selaku Pimpinan MPR yang turut memimpin rapat merasa tersinggung sebab dirinya sama sekali tak bermaksud menunda pelantikan.

"Begini Bung, kalau you bilang goreng-goreng keliru, kami enggak goreng-goreng. Kami ini belain you. Kalau kami disebut goreng-goreng, yang goreng-goreng siapa. Kalau mau dibawa ke MK, besok akan saya bawa ke MK. Jadi enggak usah lagi dilantik, bawa ke MK dulu," ujar Oesman dengan nada kesal.

Baca juga : PPP: Sesuai UU MD3, Cak Imin Tak Berhak Jabat Wakil Ketua MPR

Ia menambahkan Pimpinan MPR justru sejak awal menginginkan agar tiga Wakil Ketua MPR yang baru segera dilantik.

Mendengar penjelasan Oesman, Jazilul pun meminta maaf kepasa Oesman Sapta.

"Mohon maaf pimpinan, bukan maksud saya," kata Jazilul.

"Oke saya maafkan," balas Oesman.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X