Menolak Diganti Dari Wakil Ketua MPR, Loyalitas Mahyudin Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin menolak digantikan oleh Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Padahal pergantian itu merupakan keputusan Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus tak banyak bicara saat ditanya sikap Mahyudin. Ia hanya menagih loyalitas Mahyudin sebagai kader Golkar.

"Gini loh. Kalau kita merasa kader partai, kita harus loyal pada keputusan partai, itu saja," ujarnya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

(Baca juga: Saat Titiek Soeharto dan Mahyudin Berjalan Berdampingan di Tengah Perebutan Kursi Pimpinan MPR)

Saat ditanya alasan Golkar mengganti Mahyudin, Lodewijk tidak menjawabnya. Begitu pula saat ditanya kemungkinan keputusan Golkar akan menabrak undang-undang.

Lodewijk justru kembali menyinggung soal loyalitas Mahyudin. Baginya, semua keputusan partai Golkar harus dipatuhi oleh kader Golkar.

"Ya kembali lagi. Kader partai bukan? Kalau partai sudah minta, beliau menolak, berarti, kembali lagi sebagai kader partai harus patuh," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menuturkan, Partai Golkar akan membentuk tim untuk membahas eksekusi pergantian Mahyudin.

(Baca juga : Soal Mahyudin, Airlangga Sebut Semua Indah pada Waktunya )

"Ini sedang berproses. Suratnya juga belum disampaikan kepada DPR. Kami ingin prosesnya secara aturan tidak ada yang dilanggar, kebijakan partai juga harus diamankan," kata dia.

Seperti diketahui, terjadi gonjang-ganjing di MPR. Hal ini berawal pasca Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyetujui usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.

DPP Golkar menyetujui Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.

Namun Mahyudin menolak hasil rapat pleno Partai Golkar tersebut. Menurutnya, pergantian tersebut tidak memiliki dasar.