PPP: Sesuai UU MD3, Cak Imin Tak Berhak Jabat Wakil Ketua MPR

Kompas.com - 15/03/2018, 14:03 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan menghadiri pernikahan putri Presiden RI Joko Widodo yakni Kahiyang Ayung dengan Bobby Nasution di Solo, Rabu (8/11/2017) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan menghadiri pernikahan putri Presiden RI Joko Widodo yakni Kahiyang Ayung dengan Bobby Nasution di Solo, Rabu (8/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menuturkan bahwa sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak memiliki legitimasi untuk mengisi kursi Wakil Ketua MPR.

Dengan demikian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang diusulkan partainya tak berhak menduduki kursi pimpinan MPR.

"Kursi pimpinan MPR tidak bisa diberikan kepada PKB. Ya, tidak bisa karena kalau ngotot mengusulkan ( Cak Imin), menurut saya, tidak ada dasar hukumnya," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani ketika ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (26/2/2018).
Arsul menjelaskan, Pasal 427a Huruf c UU MD3 telah mengatur tata cara penambahan pimpinan MPR sebanyak tiga orang.

Baca juga: Sejumlah Kontroversi di UU MD3 yang Tak Ditandatangani Jokowi

Pasal tersebut menyatakan, penambahan wakil ketua MPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, ke-3, dan urutan ke-6.

Dalam perolehan suara pemilu 2014, partai yang meraih suara tertinggi yakni PDI-P (18,95 persen). Sementara urutan ketiga yakni Partai Gerindra (11,81 persen) dan urutan keenam yakni PAN (7,59 persen).

Namun, PAN dalam susunan pimpinan sudah memperoleh kursi Ketua MPR.

Menurut Arsul, jika dilihat dari segi perolehan kursi terbanyak, PKB memang menempai posisi ke-6. Namun, yang tertera dalam UU MD3 didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Hal ini tercantum dalam pasal 427A UU MD3 yang berbunyi, "Penambahan kursi wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, urutan ke-3,serta urutan ke-6..." .

"Jadi, ini tidak bisa dikasih wakil dari PKB. Tidak bisa diisi. Kalau diisi dasarnya apa," katanya.

Jika berdasarkan UU MD3 PKB tidak berhak, menurut Arsul, hanya ada dua partai yang memiliki dasar hukum untuk mengirim wakilnya, yakni PDI-P dan Gerindra.

Baca juga: UU MD3 Sudah Diberi Nomor, Menkumham Persilakan Masyarakat Gugat

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X