Minyak dan Gula Dihapus dalam Paket Bantuan Pangan Non Tunai

Kompas.com - 20/03/2018, 17:08 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ketika ditemui usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ketika ditemui usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menghapus pemberian minyak dan gula dalam bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk keluarga penerima manfaat (KPM).

"KPM hanya bisa mengambil beras dan telur," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ketika ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Sebelumnya, BPNT dengan nominal Rp110.000 per KPM diserahkan untuk pembelian beras, telur, gula, dan minyak.

"Kalau dulu ada minyak, gula, sekarang tidak. Sekarang tak ada gula dan minyak. Kami putuskan semua BPNT hanya bisa ambil beras dan telur," ucap Puan.

(Baca juga: Mensos Minta Kualitas Pangan bagi Keluarga Penerima BPNT Ditingkatkan)

Pemerintah beralasan, dihapuskannya pemberian minyak dan gula tersebut karena pertimbangan gizi masyarakat.

"Karena kita mempertimbangkan masalah gizi dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat sekarang ini. Beras adalah salah satu bahan makanan pokok. Telur protein, rakyat kita paling perlu banyak makan protein," ujar Puan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski menghapus mintak dan gula, di lain sisi pemerintah berencana memperluas penyaluran BPNT ke 24 kabupaten/kota. Saat ini, penyaluran BPNT telah dilakukan di 44 kabupaten/kota se-Indonesia.

"Sebanyak 24 kabupaten/kota itu sesuai dengan kajian yang sudah kami lakukan. Jadi ditambah 24 kabupaten/kota yang kita anggap siap untuk melaksanakan BPNT," ujar Puan.

Salah satu alasan, daerah penerima BPNT akan ditambah adalah karena pencapaian pemerintah saat ini.

"Penyaluran BPNT yang dilakukan di 44 kabupaten/kota sudah terdistribusi 86 persen. Dengan hasil seperti itu, pemerintah tentu saja sedang mempertimbangkan dan mengkaji untuk bisa memperluas BPNT ke depan," ucap Puan.

(Baca juga: Pemerintah Akan Tambah 24 Daerah Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X