Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Minta Kualitas Pangan bagi Keluarga Penerima BPNT Ditingkatkan

Kompas.com - 15/01/2018, 22:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta kualitas pangan di e-Warong dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditingkatkan, khususnya beras.

Hal tersebut diminta Khofifah demi meminimalisasi keluhan keluarga penerima manfaat BPNT.

"BPNT sebagai konversi beras untuk keluarga sejahtera (rastra) bagi penerima manfaat harus dijaga kualitasnya. Keluarga penerima manfaat harus dapat menikmati beras yang berkualitas," ujar Khofifah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/1/2018).

"Pastikan mereka punya pilihan jenis dan kualitas beras melalui e-Warong dengan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)," ucap dia.

Program e-Warong adalah tempat di mana keluarga penerima manfaat BPNT bisa membeli bahan pangan, semisal beras, telur, dan minyak goreng. Jumlah dana yang dapat dicairkan keluarga penerima manfaat BPNT sebesar Rp 110.000 per bulan.

(Baca juga: Ada Subsidi Pangan, Harga Komoditi untuk Warga Miskin Aman)

Program BPNT akan diperluas, 2018 ini. Perluasan terbagi dalam empat tahap, yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus dan Oktober-November.

Pada masing-masing tahap, jumlah keluarga yang akan ditambahkan yakni 2,5 juta keluarga penerima manfaat.

"Targetnya, bulan Oktober 2018, mampu mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat," ujar Khofifah.

Beras dan telur

Khofifah menambahkan, pada 2018 program BPNT hanya dapat untuk membeli beras dan telur di e-Warong. Itu sesuai dengan pedoman umum BPNT yang baru diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Alasannya, kedua bahan pangan tersebut adalah yang paling banyak menyedot pengeluaran keluarga kurang mampu.

Selain itu, beras dan telur dinilai sebagai bahan pangan yang paling dibutuhkan untuk memenuhi kecukupan gizi.

Kompas TV Harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah tak mampu bendung kenaikan harga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com