Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/03/2018, 11:50 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, menyesalkan sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengancam akan membongkar dosa tokoh senior yang dinilainya asal-asalan mengkritik pemerintah.

Menurut Drajad, pernyataan Luhut itu menjadi tendensi buruk bagi pemerintahan Jokowi.  

"Mengapa? Sebab, bisa dipakai sebagai pembenaran bahwa pemerintahan Jokowi terkesan senang mencari kesalahan dari pihak yang berbeda pandangan dan atau berseberangan," kata Drajad lewat pesan singkat, Selasa (20/3/2018).

(Baca juga: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah)

"Selain itu, menimbulkan kesan bahwa pemerintah juga suka main ancam dan tidak ragu memakai segala cara untuk membalas dendam," katanya.

Meski Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang dimaksud, Drajad meyakini bahwa pernyataan Luhut itu mengarah kepada Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Sebab, Luhut menyinggung mengenai tokoh senior yang mengkritik program Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah.

Sementara sehari sebelum pernyataan Luhut, Amien Rais mengkritik aksi bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Jokowi itu sebagai pembohongan.

"Reaksi Pak Luhut terhadap kritik Pak Amien menunjukkan bahwa ada personel-personel kunci dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang anti-kritik," kata Drajad.

Menurut Drajad, pernyataan Luhut itu membuatnya menjadi bertanya-tanya.

"Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan perpecahan di Golkar dan PPP dulu juga karena pendekatan cari-cari kesalahan dan balas dendam," ucapnya.

(Baca juga: PAN, Amien Rais, dan Kiprahnya sejak Era Reformasi)

"Jangan-jangan kasus yang menimpa sebagian ulama, bahkan hingga ada yang wafat, juga karena hal yang sama? Masih banyak jangan-jangan yang lainnya," tambahnya.

Drajad pun memastikan PAN tidak tinggal diam jika dalam waktu dekat terjadi sesuatu terhadap Amien Rais.

"Yang jelas, kalau sampai nanti terjadi apa-apa terhadap Pak Amien, PAN punya bukti kuat untuk menuding siapa auktor intelektualisnya," ucap Drajad.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan geram dengan orang-orang yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Kegeraman Luhut tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di gedung BPK, Senin (19/3/2018).

Awalnya, Luhut bicara panjang lebar soal hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya di bidang kemaritiman. Setelah memberi pemaparan selama 16 menit, ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.

(Baca juga: Luhut: Kalau Angkutan Online dan Non-online Masih Ribut, Totok Aja Kepalanya)

Halaman:


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com