Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Populer: Alasan Prabowo Tak Segera Deklarasi Pencapresan dan Luhut Geram kepada Politisi Senior

Kompas.com - 20/03/2018, 07:47 WIB
Amir Sodikin

Editor

1. Mengapa Prabowo Tak Kunjung Deklarasi Pencapresan?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden pada awal April. Hal itu dikatakan Ferry saat ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

"Minggu awal April itu, beliau akan menyatakan secara resmi menjawab permintaan dari daerah. Dari keluarga besar Gerindra secara internal menginginkan Pak Prabowo bersedia mencalonkan lagi," kata Ferry.

Ketika ditanya mengapa Prabowo terus mengulur waktu pendeklarasian, Ferry mengatakan, ada banyak hal yang harus dilakukan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Menurut Ferry, Prabowo masih fokus pada konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018. Di beberapa daerah, Prabowo akan menjadi juru kampanye untuk memenangkan pasangan calon yang diusung Gerindra.

Selain itu, Gerindra juga masih berkomunikasi dengan parpol lain untuk penjajakan koalisi. Sejauh ini, Gerindra baru mendapatkan kepastian koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Prabowo.

Baca selengkapnya: Mengapa Prabowo Tak Kunjung Deklarasi Pencapresan?  

 

2. Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar PanjaitanKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan geram dengan orang-orang yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Kegeraman Luhut tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

Awalnya, Luhut bicara panjang lebar soal hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya di bidang Kemaritiman. Setelah memberi pemaparan selama 16 menit, ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.

Hanya saja, Luhut meminta agar kritik itu tidak disampaikan secara asal-asalan. Ia lalu menyinggung soal adanya tokoh senior yang menyebut program pembagian sertifikat Jokowi membohongi rakyat.

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut.

Luhut juga bicara soal banyaknya tudingan bahwa pemerintah pro terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca selengkapnya: Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com