Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahyudin: Saya Akan Bela Hak Saya, Golkar Bukan Punya Airlangga!

Kompas.com - 19/03/2018, 13:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyatakan bakal membela haknya untuk tetap menduduki jabatan wakil ketua MPR.

DPP Golkar sebelumnya memutuskan menerima usulan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.

Mahyudin menyinggung aturan Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dalam UU tersebut, pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud apabila diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR.

(Baca juga: Ini Alasan Golkar Ajukan Titiek Soeharto Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Mahyudin)

Karena itu, menurut Mahyudin, meski partai menginginkan pergantian, hal itu tak bisa terjadi jika tidak memenuhi syarat tersebut.

"Saya tidak mau berkonflik, tapi saya akan membela diri dan hak saya. Partai Golkar bukan punya Airlangga sendirian, milik semua termasuk saya," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto usai menghadiri acara di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (6/11/2017). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto usai menghadiri acara di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (6/11/2017).
Ia membantah pernyataan Airlangga yang menyebut dirinya sudah setuju dengan rencana pergantian wakil ketua MPR.

Mahyudin menegaskan belum menyetujui rencana pergantian tersebut.

(Baca juga: Mahyudin Menolak Mundur dari Kursi Wakil Ketua MPR dan Digantikan Titiek Soeharto)

Ia mengatakan diberi tahu alasan pergantian dirinya di Pimpinan MPR sebagai upaya penyegaran dan rotasi biasa serta dirinya tengah disiapkan untuk jabatan lain seperti menteri.

Namun, menurut dia, bukan itu alasan sesungguhnya.

"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi, penyegaran, supaya Pak Mahyudin banyak jabatan. Jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan, omong kosong saja yang begitu," kata Mahyudin.

Ia menyatakan, rumor yang beredar justru menunjukan pergantian wakil ketua MPR ini merupakan bargaining antara Airlangga dengan Titiek agar putri Presiden Suharto itu tak maju sebagai ketua umum Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kemarin.

"Bahwa ada rumor (waktu munaslub) bergaining politik. Mbak Titiek mau maju (jadi ketua umum Golkar). Airlangga penginnya aklamasi supaya (Mbak Titiek) tidak maju, bargaining-nya begitu," lanjut Mahyudin.

(Baca juga: Ketum Golkar Ingin Titiek Soeharto Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Mahyudin)

Sebelumnya, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyetujui usulan pergantian wakil ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com