Kompas.com - 15/03/2018, 13:23 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  atau UU MD3 sudah resmi diberi nomor dan tercatat dalam lembaran negara.

Saat ini, UU MD3 tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Maka sekarang sudah mulai bisa menggugatnya. Karena sudah ada nomornya dan sudah sah menjadi undang-undang," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

"Jadi kalau ada sekarang mau mengajukan judicial review silakan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018," ujar Yasonna.

Ia menyadari, saat ini UU MD3 menjadi polemik di masyarakat, karena itu pemerintah mempersilakan masyarakat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(Baca juga: Jokowi Akui Tak Dapat Laporan soal Pasal Kontroversial dalam UU MD3)

Yasonna menyatakan, tak ada efek apa pun terhadap UU MD3 meskipun tak ditandatangani Presiden Joko Widodo. Karena itu, DPR dan MPR bisa lansgung melakukan proses pelantikan pimpinannya yang baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Enggak ada (masalah). (Sesuai) konstitusi itu. Konstitusi mengatakan bahwa kalau tidak ditandatangani Presiden maka oleh konstitusi disebutkan 30 hari. Jadi 30 harinya itu pukul 00.00 WIB tadi malam," tutur Yasonna.

Presiden Joko Widodo telah memastikan dirinya tidak akan menandatangani lembar pengesahan UU MD3.

"Hari ini kan sudah terakhir dan saya sampaikan saya tidak menandatangani undang-undang tersebut," kata Jokowi kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

(Baca juga: Sikap Jokowi Dinilai Ambigu soal UU MD3)

Jokowi mengaku dirinya tidak menandatangani karena menangkap keresahan masyarakat terkait adanya sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3.

Jokowi menyadari, meski dirinya tidak menandatangani, UU MD3 tetap akan mulai berlaku pada Kamis (15/3/2018) besok.

Berdasarkan aturan, Presiden diberi waktu 30 hari setelah disahkan DPR untuk menandatangani UU. Jika tidak ditandatangani, UU tersebut tetap berlaku.

UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.