Rapat dengan Kapolri, Anggota Komisi III Singgung Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 14/03/2018, 12:58 WIB
Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP)  dengan Polri di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan sempat menyinggung soal upaya penyelesaian kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Kepolisian RI.

Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Polri ( Kapolri) Jenderal Tito Karnavian dan sejumlah pejabat tinggi Mabes Polri, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis.

"Pak Kapolri alhamdulilah kita mau merayakan hari ulang tahun satu tahun kasus pak Novel Baswedan itu tidak terselesaikan kasusnya. Ini kasus yang menyita perhatian pak. Kita mohon kasus ini harus terungkap," ujar Arteria di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

(Baca juga: Novel Minta TGPF Tetap Dibentuk meski Komnas HAM Bentuk Tim Khusus)

 

11 bulan sejak peristiwa kekerasan tersebut terjadi, Polri belum bisa mengungkap pelaku maupun motifnya.

Arteria menuturkan, meski kerap berselisih dengan KPK, namun Komisi III mendukung proses penegakan hukum demi memberikan kepastian hukum terhadap Novel.

Ia menegaskan bahwa kasus penyerangan terhadap aparat penegak hukum tidak boleh terjadi.

"Tidak boleh ada sedikitpun serangan terhadap penegak hukum. Kami polisi diserang marah kita. Polisi melawan polisi kita marah. Ini juga kejadiannya begitu," tuturnya.

Ia pun meminta Polri segera menuntaskan kasus Novel, mengingat masyarakat mulai mendorong pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Selama ini DPR meyakini Polri mampu menuntaskan kasus Novel dan tidak sepakat terbentuknya TGPF.

"Jangan sampai ada ruang bagi segenap pihak ini untuk mengatakan ternyata memang benar harus ada tim gabungan pencari fakta. itu yang selama ini Komisi III katakan tidak. Kita percaya betul dengan institusi Polri," kata Arteria.

(Baca juga: Kepada Komnas HAM, Novel Sampaikan Dugaan Pelaku Penyiraman Air Keras)

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X