Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung: Cawapres Jokowi Harus yang Menambah Elektabilitas

Kompas.com - 13/03/2018, 19:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 harus sosok yang menambah elektabilitas, bukan sebaliknya.

"Beliau kan incumbent dan sudah dapat dipastikan, pasti beliau akan maju kembali karena dukungannya hampir semua partai-partai besar sudah memberikan dukungan itu, 50 persen lebih," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

"Harapannya adalah, siapa pun yang dipasangkan itu bukan malah mengurangi elektabilitas Presiden, sebaliknya kalau bisa memperkuat atau menambah elektabilitas presiden," kata dia.

Mengenai siapa sosok yang paling ideal, Pramono mengatakan, keputusannya belum final. Saat ini Presiden Jokowi masih melihat dinamika, baik di kalangan partai politik, maupun suara rakyat.

"Tentunya Presiden sangat perhatian terhadap suara yang muncul di masyarakat. Selain itu, siapa pun yang akan dipilih, pasti yang mendapat persetujuan partai pendukung. Itu pasti adalah tokoh terbaik yang dipotret oleh Presiden atau partai," ujar Pramono.

(Baca juga: Mensesneg Pimpin Tim Internal Jaring Cawapres Jokowi)

Presiden akan mempertimbangkan seluruh faktor, salah satunya berasal dari Jawa atau luar Jawa. Presiden ingin pendampingnya dapat merepresentasikan Indonesia yang multietnis dan multikultur.

"Semua faktor pasti akan dipertimbangkan. Karena apa pun, Indonesia sangat beragam," ujar Pramono.

Saat ditanya mengenai tim internal yang dibentuk khusus menjaring nama-nama cawapres pendamping Jokowi, politikus PDI Perjuangan tersebut menampiknya.

"Enggak ada tam tim, tam tim, tam tim," ujar dia.

(Baca juga: Mensesneg Akui Mulai Diskusi Sosok Cawapres bagi Jokowi)

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah ada tim yang secara formal dikepalai dirinya sedang bekerja menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo untuk pemilihan presiden 2019 mendatang.

Namun, ia tidak memungkiri bahwa topik siapa yang cocok untuk mendampingi Jokowi nanti, sedang dalam pembahasan orang-orang dekat Jokowi saat ini.

"Enggak ada tim internal formal seperti itu. Tapi bahwa sudah ada diskusi-diskusi (calon wakil presiden), iya. Tapi sampai dibentuk tim formal, enggak ada," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Ketika ditanya siapa saja yang terlibat dalam diskusi yang dimaksud, Pratikno tak mau mengungkapkannya. Ia hanya mengatakan, pembicaraan itu tidak hanya dilakukan oleh dirinya dan beberapa orang dekat Jokowi lain, namun juga oleh kelompok masyarakat sipil.

"Jadi kalau kita diskusi, ngobrol-ngobrol (soal cawapres Jokowi), itu kan biasa ya. Malah saya mendengar di kalangan civil society ada yang mulai mendiskusikan hal tersebut," ujar Pratikno.

Ketika ditanya apa diskusi yang berkembang soal cawapres Jokowi, Pratikno juga enggan menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa belum ada keputusan tetap siapa sosok yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ini kan belum final, ya nanti sajalah kalau sudah," ujar Pratikno.

Kompas TV Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ikut campur dalam membahas kriteria cawapres Pendamping Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com