Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Yakin Tiga Perwira Polri Layak Jadi Deputi Penindakan KPK

Kompas.com - 12/03/2018, 17:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal membenarkan bahwa tiga perwira tingginya diajukan sebagai calon pengisi jabatan deputi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data yang diperoleh, ada tiga orang yang diajukan dari Institusi Polri. Ketiganya yakni Brigjen Pol Toni Harmanto, Brigjen Pol Firly dan Brigjen Pol Abdul Hasyim Gani.

"Kami membenarkan bahwa nama-nama yang beredar di media itu benar ya. Bahwa Polri sudah beberapa minggu yang lalu mengirimkan perwira tinggi, 3 perwira tinggi sebagai calon deputi penindakan," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Iqbal mengungkapkan, ketiganya memiliki rekam jejak yang baik, seperti telah berpengalaman di bidang reserse dan juga di satuan wilayahnya. Menurut dia, ketiga calon dari Polri itu sudah tak diragukan lagi kredibilitas dan integritasnya.

Baca juga : Aris Budiman Mengaku Tak Ikut Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK

"Misalnya Brigjen Pol Firly saat ini sedang menjabat selaku Kapolda NTB. Dan yang bersangkutan mempunyai track record baik di tingkat reserse pernah juga reserse Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah," katanya.

Kiprah Firly di sejumlah polda, kata dia, membuat Firly memiliki kemampuan yang kuat di bidang reserse. Di sisi lain, Iqbal juga mengungkapkan berbagai pengalaman Brigjen Pol Toni Harmanto yang pernah menjabat sebagai direktur reserse kriminal umum di Polda Metro Jaya.

"Kasus-kasus besar sudah pernah ditangani oleh Pak Toni ini. Begitukan. Baik itu kasus tindak pidana umum, khusus, juga yang bersangkutan tangani. Tidak diragukan lagi," katanya.

Iqbal juga memuji kiprah Brigjen Pol Hasyim Gani sebagai Pamen SSDM Polri Penugasaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Baca juga : Ini 10 Calon Deputi Penindakan KPK Asal Polri dan Kejaksaan

"Dan ketiga perwira tinggi ini ditunjukkan dari perwira yang terbaik untuk nanti bertugas di KPK," ungkapnya.

Iqbal menegaskan ketiga calon yang diusung oleh Polri telah mengungkap kasus besar, tak terkecuali tindak pidana korupsi. Ia menilai ketiganya juga telah dibekali dengan berbagai pengalaman menangani tindak pidana lainnya.

"Itu juga merupakan bahan, referensi untuk kami menunjuk yang bersangkutan," ungkapnya.

Iqbal mengungkapkan, Polri terlebih dahulu melakukan proses seleksi internal dengan melihat latar belakang, rekam jejak, dan kinerjanya selama bertugas di kepolisian.

"Intinya kita melakukan dulu semacam scanning terhadap yang bersangkutan," kata dia.

Baca juga : Tiga Anggota Polri yang Diusulkan Ikut Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK

Seperti yang diketahui, selain calon dari Polri. KPK juga mengungkapkan ada tujuh calon dari Institusi Kejaksaan pengisi calon deputi penindakan KPK. Mereka adalah Feri Wibisono, Fadil Zumhana, Heffinur, Wisnu Baroto, Oktovianus, Tua Rinkes Silalahi dan Witono.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap masyarakat dapat memberikan masukan terkait nama-nama tersebut. Informasi tentang rekam jejak para calon dinilai berguna bagi KPK dalam menyeleksi para kandidat.

"Mohon masukan dari masyarakat sebagai bagian dari peran memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Karena posisi yang akan diseleksi ini merupakan jabatan yang sangat penting bagi ikhtiar pemberantasan korupsi ke depan," kata Febri melalui keterangan tertulis, Minggu (11/3/2018).

Kompas TV Mabes Polri telah mengajukan tiga nama perwira tinggi polri ke KPK untuk mengisi posisi Deputi Penindakan KPK yang kini tengah kosong.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com