Aris Budiman Mengaku Tak Ikut Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK

Kompas.com - 08/03/2018, 12:00 WIB
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Angket DPR terhadap KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dalam keterangannya, Aris mengungkapkan adanya friksi di antara penyidik KPK yang berasal dari Polri dan penyidik yang diangkat oleh KPK. 

 *** Local Caption *** Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Aris diundang Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di tengah berjalannya kerja pansus. KOMPAS/LASTI KURNIADirektur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Angket DPR terhadap KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dalam keterangannya, Aris mengungkapkan adanya friksi di antara penyidik KPK yang berasal dari Polri dan penyidik yang diangkat oleh KPK. *** Local Caption *** Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Aris diundang Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di tengah berjalannya kerja pansus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Pol Aris Budiman mengaku tak ikut dalam proses lelang jabatan posisi Deputi Penindakan KPK.

Menurut dia, siapa saja perwira yang mengikuti open bidding atau lelang terbuka merupakan kewenangan Polri.

"Tidak, tidak ikut," ujar Aris saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/3/2018).

Aris mengatakan, saat ini ia masih diperintahkan Polri untuk menduduki Deputi Penyidikan. Saat ditanya soal rencana kembalinya Aris ke Mabes Polri, ia mengaku belum tahu.

"Saya belum tahu itu. Beneran," kata Aris.

(Baca juga: KPK Sudah Punya Kandidat Deputi Penindakan dari Kejaksaan dan Polri)

Aris juga tak menjawab apakah ada pembahasan soal penarikan dirinya ke Mabes Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Aris akan ditarik ke institusi asal. Hal tersebut dinyatakan Agus saat ditanya apakah Aris berpotensi menggantikan Heru Winarko sebagai Deputi Penindakan.

"Kelihatannya (Aris Budiman) akan ditarik Polri. (Jadi apa) saya enggak tahu," ujar Agus.

Diketahui, Polri dan Kejaksaan mengirimkan 13 anggotanya untuk menempati posisi Direktur Penyidikan (Dirdik) dan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dari 13 orang tersebut, rinciannya Polri mengirimkan enam orang, di mana masing-masing tiga orang untuk posisi calon Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan KPK. Sedangkan sisa tujuh orang lainnya, berasal dari Kejaksaan untuk posisi Deputi Penindakan KPK.

"Internal KPK juga sedang melakukan proses seleksi di tahap pendaftaran saat ini untuk dua posisi tersebut (Dirdik dan Deputi Penindakan)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Kompas TV Mabes Polri telah mengajukan tiga nama perwira tinggi polri ke KPK untuk mengisi posisi Deputi Penindakan KPK yang kini tengah kosong.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.