Kompas.com - 08/03/2018, 12:00 WIB
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Angket DPR terhadap KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dalam keterangannya, Aris mengungkapkan adanya friksi di antara penyidik KPK yang berasal dari Polri dan penyidik yang diangkat oleh KPK. 

 *** Local Caption *** Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Aris diundang Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di tengah berjalannya kerja pansus. KOMPAS/LASTI KURNIADirektur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Angket DPR terhadap KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). Dalam keterangannya, Aris mengungkapkan adanya friksi di antara penyidik KPK yang berasal dari Polri dan penyidik yang diangkat oleh KPK. *** Local Caption *** Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK untuk mengikuti rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8). Aris diundang Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III DPR di tengah berjalannya kerja pansus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Pol Aris Budiman mengaku tak ikut dalam proses lelang jabatan posisi Deputi Penindakan KPK.

Menurut dia, siapa saja perwira yang mengikuti open bidding atau lelang terbuka merupakan kewenangan Polri.

"Tidak, tidak ikut," ujar Aris saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/3/2018).

Aris mengatakan, saat ini ia masih diperintahkan Polri untuk menduduki Deputi Penyidikan. Saat ditanya soal rencana kembalinya Aris ke Mabes Polri, ia mengaku belum tahu.

"Saya belum tahu itu. Beneran," kata Aris.

(Baca juga: KPK Sudah Punya Kandidat Deputi Penindakan dari Kejaksaan dan Polri)

Aris juga tak menjawab apakah ada pembahasan soal penarikan dirinya ke Mabes Polri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Aris akan ditarik ke institusi asal. Hal tersebut dinyatakan Agus saat ditanya apakah Aris berpotensi menggantikan Heru Winarko sebagai Deputi Penindakan.

"Kelihatannya (Aris Budiman) akan ditarik Polri. (Jadi apa) saya enggak tahu," ujar Agus.

Diketahui, Polri dan Kejaksaan mengirimkan 13 anggotanya untuk menempati posisi Direktur Penyidikan (Dirdik) dan Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dari 13 orang tersebut, rinciannya Polri mengirimkan enam orang, di mana masing-masing tiga orang untuk posisi calon Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan KPK. Sedangkan sisa tujuh orang lainnya, berasal dari Kejaksaan untuk posisi Deputi Penindakan KPK.

"Internal KPK juga sedang melakukan proses seleksi di tahap pendaftaran saat ini untuk dua posisi tersebut (Dirdik dan Deputi Penindakan)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Kompas TV Mabes Polri telah mengajukan tiga nama perwira tinggi polri ke KPK untuk mengisi posisi Deputi Penindakan KPK yang kini tengah kosong.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.