KPK Sudah Punya Kandidat Deputi Penindakan dari Kejaksaan dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah nama kandidat untuk menjabat Deputi Penindakan KPK. Nama-nama yang diterima KPK diajukan oleh Polri dan Kejaksaan.

Diketahui, posisi tersebut kini kosong setelah ditinggalkan Heru Winarko yang dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

"Sudah ada dari kejaksaan, sudah ada dari kepolisian. Tapi saya lupa namanya," ujar Basaria di Polres Jakarta Selatan, Jumat (2/3/2018).

KPK menerapkan sistem open bidding atau lelang jabatan secara terbuka untuk mencari calon Deputi Penindakan.

(Baca juga: Heru Winarko Jabat Kepala BNN, KPK Buru Deputi Penindakan yang Baru)

Basaria mengatakan, KPK akan melihat satu persatu nama yang diserahkan untuk ditelusuri. KPK akan melihat latar belakang orang-orang tersebut, apakah memenuhi kriteria atau tidak.

"Kami lihat apakah bisa duduk sebagai Deputi Penindakan. Itu kan syaratnya banyak jadi tidak tertutup kemungkinan siapa saja bisa," kata Basaria.

Basaria memperkirakan proses lelang jabatan itu akan berlangsung selama satu pekan.

"Kami harapkan akan segera dapatkan penggantinya," kata dia.

(Baca juga: Polri Belum Usulkan Nama untuk Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK)

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan akan segera mencari orang baru untuk menempati jabatan Deputi Penindakan KPK.

KPK akan segera menggelar lelang jabatan. Proses ini bakal diikuti perwira Polri serta Kejaksaan. Jabatan Deputi Penindakan akan diisi oleh perwira Polri atau personel kejaksaan.

"Dari dulu Deputi Penindakan kalau enggak polisi, ya jaksa. Ganti-gantian. Nanti kami undang kejaksaan, kami undang kepolisian, kemudian kita lihat nanti," kata Agus.

Rangkaian proses lelang jabatan tersebut direncanakan rampung 9 Maret 2018. Jabatan itu akan terisi sosok baru pada satu atau dua hari setelahnya.