Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peta Koalisi Pilpres 2019 dan Kemiripannya dengan Pilkada DKI...

Kompas.com - 09/03/2018, 08:09 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Mirip Pilkada DKI

Jika dilihat lebih jauh, peta koalisi tersebut sangat mirip dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang juga terdiri dari tiga poros.

Koalisi pendukung Jokowi sebagai petahana mirip dengan pendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pada Pilkada DKI, Ahok-Djarot mendapat dukungan dari PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Hanya PPP yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019, namun tak bergabung pada koalisi pendukung Ahok-Djarot.

Pada Pilkada DKI 2017, PPP memilih bergabung dengan tiga partai yang saat ini ada di poros ketiga, yakni Partai Demokrat, PAN dan PKB. Keempat parpol ini mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Terakhir, koalisi Partai Gerindra-PKS, pada Pilkada 2017 lalu mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Meski paling ramping, namun koalisi ini berhasil keluar sebagai pemenang.

Meski demikian, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap, Pilpres 2019 nanti tidak berlangsung sepanas Pilkada DKI. Justru dengan munculnya poros ketiga, ia berharap pilpres bisa berjalan lebih adem.

(Baca juga: Peneliti LIPI: Munculkan Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Jadi Tantangan Pilpres 2019)

Sebab, publik tidak akan lagi terbelah menjadi dua kubu seperti saat Jokowi vs Prabowo pada Pilpres 2014 lalu.

"Jadi ini menghindari munculnya pembelahan politik jika hanya dua kubu atau dua poros," kata Syamsuddin.

Syamsuddin menambahkan, dengan adanya poros ketiga, maka masyarakat juga akan mendapatkan pilihan alternatif selain Jokowi dan Prabowo.

"Kalau untuk demokrasi kita jelas akan lebih baik," kata dia.

Terkait siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan munculnya poros ketiga ini, menurut Syamsuddin, hal itu akan sangat tergantung dengan sosok capres dan cawapres yang diusung pihak ketiga.

Menurut dia, bisa saja pasangan yang diusung poros ketiga akan mengambil suara Jokowi, namun bisa pula mengambil suara Prabowo.

"Tergantung siapa penantangnya," kata dia.

Kompas TV Partai Demokrat, PAN dan PKB menggelar pertemuan membahas Pemilihan Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com