Peta Koalisi Pilpres 2019 dan Kemiripannya dengan Pilkada DKI...

Meski semuanya masih bisa berubah sampai ada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, namun setidaknya sudah ada peta koalisi yang mengarah kepada tiga poros.

Poros Jokowi

Pertama, adalah poros koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Lima partai politik sudah mendeklarasikan secara resmi dukungan ke Jokowi, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura.

Sejak Pilpres 2014 lalu, PDI-P, Nasdem, dan Hanura sudah menjadi pendukung Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Sementara, PPP dan Partai Golkar baru bergabung ke pemerintah belakangan, setelah kedua parpol tersebut dilanda dualisme kepemimpinan.

Poros Prabowo

Poros kedua yakni Partai Gerindra dan PKS. Kedua partai politik ini sejak awal pemerintahan Jokowi menyatakan diri sebagai oposisi dan masih konsisten hingga saat ini.

Hubungan kedua parpol semakin dekat setelah berkoalisi di sejumlah pemilihan kepala daerah, termasuk Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berhasil dimenangkan.

Lalu pada Kamis (8/3/2018) kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sudah memastikan bahwa Partai Gerindra akan berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2019.

"Dengan PKS kami sudah firm," kata Fadli.

Pernyataan Fadli diamini oleh Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera.

"Insya Allah," jawab Mardani saat dikonfirmasi secara terpisah.

"Capresnya Pak Prabowo. Cawapres, kami duduk bersama-sama," ujarnya.

PKS sendiri sebelumnya sudah mendeklarasikan sembilan tokoh partainya untuk menjadi capres atau cawapres di 2019.

Para bakal capres/cawapres jagoan PKS itu ialah Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan, Irwan Prayitno, Salim Segaf Aljufri, Sohibul Iman, Anis Matta, Tifatul Sembiring, dan Al Muzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera.

Mardani berharap, salah satu dari sembilan nama itu bisa menjadi cawapres bagi Prabowo.

"Harapan kami (kader PKS jadi cawapres Prabowo)," ucap Mardani.

Saat ini Partai Gerindra memiliki 73 kursi dan PKS memiliki 40 kursi di parlemen. Dengan total 113 kursi, maka Prabowo telah mengantongi 20,17 persen atau memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Poros ketiga

Poros ketiga kemungkinan terdiri dari Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Dua partai yang disebut terakhir sebenarnya saat ini adalah pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

PKB yang mendukung Jokowi-JK sejak Pilpres 2014 memiliki tiga kader di kabinet kerja. Sementara PAN yang bergabung belakangan punya satu kader di kabinet.

Namun, kedua parpol ini sama-sama belum mendeklarasikan dukungan ke Jokowi untuk Pilpres 2019. Bahkan, PAN kerap kali mengambil kebijakan yang berseberangan dengan pemerintah.

Kedua parpol ini juga sama-sama berambisi mengusung ketua umumnya sebagai capres atau cawapres.

Sementara, Partai Demokrat sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, menempatkan diri sebagai partai penyeimbang. Belakangan, partai berlambang mercy ini gencar menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres 2019.

Pada Kamis kemarin, ketiga elite parpol ini bertemu untuk mematangkan pembentukan poros ketiga di luar koalisi Jokowi dan Prabowo.

(Baca: Demokrat, PKB, dan PAN Bertemu Bahas Poros Ketiga)

"Membahas perkembangan yang ada sambil ngobrol ringan aja, sambil ngopi, termasuk membahas gagasan poros tengah itu, poros ketiga," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan kepada Kompas.com.

Hinca mengakui, dalam pertemuan itu, Partai Demokrat menyodorkan nama AHY. Sementara, PKB dan PAN juga menyodorkan nama ketua umumnya masing-masing.

Memang belum ada kesepakatan yang diambil dari pertemuan awal tersebut. Namun, Hinca mengatakan, ketiga parpol ini setidaknya sudah satu pandangan bahwa dibutuhkan alternatif di luar Jokowi dan Prabowo.

Hinca mengatakan, kedepannya, ketiga partai ini akan menggelar pertemuan lanjutan untuk mematangkan koalisi.

"Istilahnya kalau buka radio frekuensinya sama," kata Hinca.

Hal serupa disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Eddy menilai, dari pembicaraan tersebut, tidak menutup kemungkinan ketiga partai akan berkoalisi di Pilpres. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat pilihan alternatif di luar koalisi Jokowi atau Prabowo.

"Kalau bisa kita memberikan sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya alternatif kepada pemilih," kata Eddy saat dihubungi terpisah.

Apabila digabungkan, ketiga partai ini memiliki 27,85 persen kursi di DPR.

Jika dilihat lebih jauh, peta koalisi tersebut sangat mirip dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang juga terdiri dari tiga poros.

Koalisi pendukung Jokowi sebagai petahana mirip dengan pendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pada Pilkada DKI, Ahok-Djarot mendapat dukungan dari PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Hanya PPP yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019, namun tak bergabung pada koalisi pendukung Ahok-Djarot.

Pada Pilkada DKI 2017, PPP memilih bergabung dengan tiga partai yang saat ini ada di poros ketiga, yakni Partai Demokrat, PAN dan PKB. Keempat parpol ini mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Terakhir, koalisi Partai Gerindra-PKS, pada Pilkada 2017 lalu mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Meski paling ramping, namun koalisi ini berhasil keluar sebagai pemenang.

Meski demikian, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap, Pilpres 2019 nanti tidak berlangsung sepanas Pilkada DKI. Justru dengan munculnya poros ketiga, ia berharap pilpres bisa berjalan lebih adem.

Sebab, publik tidak akan lagi terbelah menjadi dua kubu seperti saat Jokowi vs Prabowo pada Pilpres 2014 lalu.

"Jadi ini menghindari munculnya pembelahan politik jika hanya dua kubu atau dua poros," kata Syamsuddin.

Syamsuddin menambahkan, dengan adanya poros ketiga, maka masyarakat juga akan mendapatkan pilihan alternatif selain Jokowi dan Prabowo.

"Kalau untuk demokrasi kita jelas akan lebih baik," kata dia.

Terkait siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan munculnya poros ketiga ini, menurut Syamsuddin, hal itu akan sangat tergantung dengan sosok capres dan cawapres yang diusung pihak ketiga.

Menurut dia, bisa saja pasangan yang diusung poros ketiga akan mengambil suara Jokowi, namun bisa pula mengambil suara Prabowo.

"Tergantung siapa penantangnya," kata dia.