Wiranto Minta Tak Ada Politik Identitas dalam Pilkada 2018

Kompas.com - 07/03/2018, 13:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto usai rapat di kantornya, Jumat (23/2/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto usai rapat di kantornya, Jumat (23/2/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta agar politik identitas tidak dikembangkan pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Jangan sampai berkembang politik identitas. Itu bisa menjurus ke SARA," ujar Wiranto dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penangangan Konflik Sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu melanjutkan, "Itu nanti lebih sulit untuk kita padamkan. Jadi sebelumnya kita harus sadarkan siapa kita, Indonesia".

(Baca juga : Wiranto: Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian, Kita Cari, Tangkap, Hukum)

Menurut Wiranto, siapapun yang masuk dalam konstelasi pemilihan kepala daerah, harus dipersepsikan putra dan putri Indonesia. Bukan justru mengedepankan identitas dari suku, agama, atau ras tertentu.

Hal itu pula, tutur dia, juga menjadi tanggung jawab partai politik. Parpol harus menyodorkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk maju dalam Pilkada dan bersaing secara sehat.

Menurut dia, politik identitas, kampanye hitam dan ujaran kebencian bisa membuat situasi politik jadi tidak kondusif bagi masyarakat.

(Baca juga : Polisi Sebut Ada Eks Saracen di Antara Anggota MCA yang Tertangkap)

Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan agar isu-isu tersebut tidak dikembangkan.

Pemerintah, tutur Wiranto, akan bertindak tegas kepada kelompok atau perseorangan yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan isu SARA.

Ia geram lantaran bila isu-isu tersebut dikembangkan, maka akan memengaruhi persepsi kondisi politik di Indonesia.

Hal itu pula, menurut dia, bisa membuat investor tak mau menanamkan investasinya di Indonesia.

"Maka kemarin wartawan ngejar saya tanya bagaimana penanganan hoax? Cari, tangkap, hukum sekeras-kerasnya. Itu mengkhianati perjuangan bangsa. Pengkhianat itu," kata Wiranto.

Kompas TV Menurut polisi, motif kelompok MCA adalah menjegal pemerintahan yang sah lewat media sosial.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X