Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Anggap Ketaatan Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Kompas.com - 06/03/2018, 12:53 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Tentara Nasionai Indonesia (TNI) Marsekai Hadi Tjahjanto, beserta para Kepaia Staf TNI menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasiian (PPh) Orang Pribadi secara online meialui e-FiIing. Hadi menyatakan bahwa kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan adalah wujud cinta Tanah Air.

"Pajak menjaga kestabilan bangsa di mana pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai fungsi pemerintahan," ujar Hadi dalam keterangan resminya di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Hadi menilai keberadaan e-filling akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas para wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Dengan demikian, sistem tersebut bisa mendorong pembiayaan program pengentasan kemiskinan, pandidikan, dan kesehatan, serta infrastruktur bagi Indonesia.

Baca juga : Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus Investasi

"Ini menunjukkan bahwa TNI mendukung jalannya komitmen pembangunan dan melaksanakan kewajibannya melalui pajak," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengapresiasi langkah petinggi TNI menyampaikan SPT tahunan melalui sistem e-filling. Ia berharap agar hal itu bisa dijadikan contoh bagi seluruh jajaran TNI lainnya.

"Kami berterima kasih untuk seluruh jajaran TNI, Panglima menyampaikan SPT jauh lebih awal dari jatuh tempo mudah-mudahan diikuti jajarannya," kata dia.

Baca juga : Penjelasan DJP soal Tujuan Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak

Adapun tanggal jatuh tempo pelaporan SPT wajib pajak yakni pada akhir bulan Maret untuk wajib pajak perorangan, dan akhir bulan April bagi wajib pajak badan hukum. Oleh karena itu, Robert mengingatkan agar masyarakat melaporkan SPT tahunannya lebih awal.

"Kami dari Dirjen Pajak mengimbau supaya penyampaian SPT itu lebih awal lebih baik," ujarnya.

Selain memudahkan wajib pajak, sistem e-filling juga memudahkan para petugas pajak melakukan pengisian data lebih cepat dan akurat.

Kompas TV Presiden mengisi SPT Pajak 2017 secara elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com